RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memperkuat pengawalan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengawasan terstruktur dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Purbaya meninjau realisasi anggaran fiskal, sekaligus perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat.
Baca juga : Duh, Tumpukan Sampah Di Cakung Menggunung
“Program MBG, KDMP dan Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus pengawasan Pemerintah,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip Minggu (5/7/2026).
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut memaparkan, hingga pertengahan tahun 2026, program MBG secara nasional telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat.
Target tersebut direalisasikan melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan sedikitnya 18.854 pemasok lokal, serta menciptakan lebih dari 193.000 lapangan kerja baru.
Untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu bersama Kantor Wilayah DJPb dan KPPN di Jawa Tengah melakukan pendampingan intensif di sejumlah SPPG, antara lain di Klaten, Magelang dan Semarang.
Baca juga : Amerika Serikat Vs Belgia, Aroma Balas Dendam 2014
DJPb bertugas memonitor seluruh program prioritas Pemerintah secara nasional dan terstruktur. Selain program kecukupan gizi, Kemenkeu juga mengawasi perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu motor penggerak ekonomi perdesaan.
Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di wilayah Jawa Tengah dengan total aktivitas ekonomi mencapai lebih dari 43.000 volume transaksi.
Di sektor pendidikan, Pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses belajar. Di Jawa Tengah, program ini telah berjalan di 16 kabupaten/kota yang mencakup 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar demi melayani 3.080 siswa.
Purbaya mengapresiasi jajaran Kemenkeu di daerah yang konsisten menjaga kualitas pelaksanaan APBN dan mengawal program prioritas nasional.
Baca juga : Modi Perkuat Kemitraan Strategis Dengan Indonesia
Perwakilan Kemenkeu di Jawa Tengah terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya di daerah dengan indikator ekonomi yang masih memerlukan penguatan.
Menurut Purbaya, keberhasilan program prioritas memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
“APBN harus tetap dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif dan akuntabel agar mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pesan Menkeu. NOV
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Senin, 6 Juli 2026 dengan judul "Kawal Program Prioritas Kemenkeu Perketat Pengawasan APBN"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.