APBN Sehat, Ekonomi Tidak Menuju Krisis

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah kondisi ekonomi global masih tidak menentu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinyatakan tetap sehat. Ekonomi Indonesia juga tidak sedang menuju krisis.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Purbaya mengatakan, Pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan fiskal yang pruden, penguatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Berbagai indikator makro bahkan menunjukkan perbaikan. Hal ini memperlihatkan fundamental ekonomi kuat.

"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, tapi Indonesia tidak sedang menuju krisis," ujarnya.

Purbaya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat. Karena itu, Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan yang mampu memperkuat kegiatan ekonomi riil agar manfaat pertumbuhan dapat semakin dirasakan masyarakat.

Baca juga : Ekonomi Tumbuh 8%, Bisakah RI Tiru Vietnam

Selain itu, Pemerintah juga memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran yang terkendali. Sementara, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional.

Ia juga mengatakan, defisit APBN dijaga tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan rasio utang pemerintah masih berada pada tingkat yang aman dibandingkan berbagai negara lain.

"Rasio utang Pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," urainya.

Terkait berbagai program prioritas Pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, Purbaya mengatakan, Pemerintah terus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya semakin efisien dan tepat sasaran. Menurutnya, setiap program baru memiliki tantangan pada tahap awal sehingga pengawasan dan penyempurnaan akan terus dilakukan.

Ia menyebutkan, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pelaksana agar penggunaan anggaran negara semakin akuntabel.

"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," katanya.

Baca juga : Purbaya Beri Menteri Tambahan Anggaran Tapi Tidak Semuanya

Dia juga menegaskan, dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.

Menurut Purbaya, seluruh keputusan pemerintah diambil melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan fiskal negara.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menambahkan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini tetap stabil sehingga kekhawatiran akan terulangnya krisis ekonomi seperti pada 1998 tidak memiliki dasar yang kuat.

Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kondisi ini menunjukkan fundamental ekonomi nasional masih kuat dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

“Pemerintah juga terus merespons berbagai dinamika ekonomi global agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR Amin Ak mengingatkan, optimisme Pemerintah perlu diiringi dengan upaya menyelesaikan berbagai persoalan mendasar perekonomian. Ia menilai, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar 5,8-6,5 persen hanya dapat dicapai apabila ditopang kebijakan yang mampu memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan investasi produktif, serta mempercepat reformasi struktural.

Baca juga : KPK OTT Bupati Langkat, Para Kepala Daerah, Tobatlah!

"Target yang tinggi harus dibangun di atas fondasi yang kuat agar tidak sekadar menjadi angka di atas kertas," kata Amin di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Ia menilai Indonesia belum mengarah pada krisis ekonomi, tapi Pemerintah tetap perlu mewaspadai tanda-tanda perlambatan yang mulai terlihat pada sejumlah indikator ekonomi.

"Kalau ke arah krisis saya melihatnya belum, atau setidaknya belum separah itu. Namun, harus diakui data-data ekonomi terbaru menggambarkan perlambatan yang semakin nyata," ujarnya, Jumat (3/7/2026).

Sementara itu, Ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan, kondisi makroekonomi yang relatif baik tidak membuat pemerintah lengah terhadap tekanan yang masih dirasakan masyarakat, terutama kelompok kelas menengah.

Menurut dia, inflasi yang rendah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil rumah tangga. Ia juga menilai Pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan terhadap kelas menengah yang jumlahnya terus mengalami penyusutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.