RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mendorong pemanfaatan data akses keuangan hingga tingkat kabupaten/kota untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya ini dilakukan melalui peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan, perumusan kebijakan, serta evaluasi pembangunan daerah.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerataan akses keuangan penting karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah.
Dashboard IKAD mengusung tema “Sinergi Data dan Kebijakan untuk Percepatan Akses Keuangan dalam Mendukung Kesejahteraan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah”.
Platform ini menyajikan data akses keuangan secara terintegrasi, interaktif dan informatif untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Pemerintah membutuhkan data terpadu untuk mengidentifikasi kesenjangan akses keuangan, memahami kebutuhan setiap daerah, serta menentukan prioritas pembangunan berdasarkan potensi dan tantangan wilayah,” kata Airlangga dalam keterangan terkait peluncuran Dashboard IKAD di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Baca juga : Cinta Laura, Peri Seksi Di LA
Menurut dia, IKAD mengisi kekosongan indikator akses keuangan di tingkat kabupaten/kota. Ketersediaan indikator yang terukur dapat membantu Pemerintah Daerah memahami kondisi akses keuangan di wilayahnya dan menyusun program pengembangan sesuai kebutuhan masyarakat.
IKAD dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan RISE Indonesia.
Indeks tersebut disusun menggunakan 14 subindikator yang mencakup aspek penawaran dan permintaan. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran akses keuangan secara lebih menyeluruh di tingkat kabupaten/kota.
Pemanfaatan indikator IKAD juga telah menjangkau dokumen perencanaan daerah. Indikator tersebut tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan di 341 kabupaten/kota.
Sementara, indikator inklusi keuangan telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di 38 provinsi.
Penguatan akses keuangan daerah turut mendukung target pembangunan nasional jangka panjang. Inklusi keuangan merupakan satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, dengan target mencapai 98 persen pada 2045.
Baca juga : Prabowo Dipuji Sekjen PBB
Pencapaian target tersebut membutuhkan kontribusi seluruh daerah melalui kebijakan dan program yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Airlangga berharap, IKAD tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur kondisi akses keuangan, tetapi juga berkembang menjadi tolok ukur pembangunan daerah.
Pemanfaatannya perlu mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah karena kebutuhan dan tantangan akses keuangan berbeda-beda.
Dia menekankan, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti pemerataan kesejahteraan antardaerah dan antarkelompok masyarakat. Perluasan akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu upaya untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.
Melalui Dashboard IKAD, Pemerintah Pusat dan daerah diharapkan dapat mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses keuangan.
Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah sekaligus memantau perkembangan akses keuangan secara berkala.
Baca juga : Dua Tahun Prabowo-Gibran: Swasembada Beras Tercapai, Produksi Pangan Terus Dipacu
Airlangga menegaskan, pembangunan ekonomi Indonesia harus berlangsung secara merata dan tidak meninggalkan wilayah maupun kelompok masyarakat tertentu.
“Dengan IKAD kita tidak hanya mengetahui akses keuangan yang masih tertinggal. Tetapi IKAD juga memastikan tidak ada daerah dan masyarakat yang tertinggal,” jelasnya. DIR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Rabu, 21 Oktober 2026 dengan judul "Tingkatkan Pemerataan Pembangunan Lewat IKAD Pemerintah Percepat Akses Keuangan Daerah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.