Dark/Light Mode

Survei Kepuasan Pemerintah: Bansos Dan MBG Jadi Juru Selamat

Selasa, 20 Oktober 2026 07:45 WIB
Poltracking Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Foto: YouTube/Poltracking TV)
Poltracking Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Foto: YouTube/Poltracking TV)

RM.id  Rakyat Merdeka - Program bantuan sosial (bansos) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penopang kepuasan publik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi rumah tangga, kedua program tersebut dinilai membantu meringankan beban masyarakat.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, survei nasional yang dilakukan lembaganya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 55,3 persen. Sementara itu, 40,9 persen responden menyatakan tidak puas.

“Di antara publik yang puas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dua alasan paling dominan adalah bantuan pemerintah tepat sasaran 16,5 persen dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 15,0 persen,” ujar Hanta, di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Survei Poltracking Indonesia tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari sejumlah program prioritas pemerintah, MBG yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yakni sebesar 29,6 persen. Berikutnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 11,4 persen dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 9,6 persen.

Luasnya jangkauan pengenalan program MBG juga terlihat dari hasil survei yang mencatat 92,4 persen responden mengetahui program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut. Namun, tingginya tingkat pengenalan itu, belum sepenuhnya diikuti kepuasan terhadap pelaksanaannya.

Baca juga : Kondisi IHSG Mirip Di Era Covid

Di antara responden yang mengetahui MBG, sebanyak 49,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 47,4 persen mengaku puas. Hanta mengatakan, temuan tersebut menjadi catatan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas implementasi program prioritas agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Menurut dia, apresiasi publik terhadap program Sekolah Rakyat cukup tinggi. Sebaliknya, tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih perlu ditingkatkan.

“Sehingga, ini menjadi PR pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi dari program prioritasnya,” tutur Hanta.

Di sisi lain, tekanan ekonomi masih menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Sebanyak 45,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah yang harus segera diselesaikan, disusul kesulitan mencari pekerjaan sebesar 9,3 persen dan pemberantasan korupsi sebesar 8,9 persen.

Tekanan tersebut tercermin dari pengeluaran rumah tangga. Sebanyak 65,3 persen responden mengaku pengeluarannya meningkat dalam setahun terakhir, sedangkan 58,6 persen menyatakan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir.

Kondisi itu turut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Tingkat kepuasan di bidang tersebut hanya mencapai 36,8 persen, terendah dibandingkan bidang lainnya, sedangkan kepuasan di bidang pendidikan mencapai 66,3 persen dan kesehatan 62,1 persen.

Baca juga : Bahlil Turun Ke Denpasar, Antrean BBM Mulai Teratasi

Meski demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih mencapai 64,8 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Hasil ini menunjukkan masih adanya modal kepercayaan publik yang perlu dijawab melalui perbaikan kebijakan dan hasil kerja yang dirasakan langsung masyarakat.

“Artinya, keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi daripada evaluasi terhadap hasil kinerjanya. Tantangan pemerintah adalah bagaimana kepercayaan tersebut dapat diikuti oleh peningkatan kepuasan melalui hasil kebijakan yang semakin dirasakan masyarakat,” kata Hanta.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Ricky Tamba mengatakan, MBG dan bansos mendapat perhatian karena manfaatnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. MBG menyasar pemenuhan gizi anak, sedangkan bansos membantu meringankan beban keluarga yang membutuhkan, terutama di tengah tekanan ekonomi.

“Bagi keluarga penerima, manfaat program seperti ini bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Ada kebutuhan rumah tangga yang terbantu, ada beban pengeluaran yang berkurang, dan ada harapan yang ingin mereka lihat terwujud,” kata Ricky kepada Rakyat Merdeka, Senin (19/10/2026).

Menurut dia, angka kepuasan publik tersebut tidak akan membuat pemerintah berpuas diri. “Angka survei jadi pengingat bahwa kepercayaan rakyat harus terus dijaga melalui kerja nyata,” ujarnya.

Ricky berharap, masyarakat turut mengawal pelaksanaan program pemerintah melalui pengawasan dan kritik konstruktif. Menurutnya, masukan publik penting agar kebijakan yang dijalankan semakin sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Baca juga : Ardi Manto Adiputra: Presiden & DPR Tidak Ada Alasan Menunda

Ketua DPP Partai NasDem sekaligus Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago juga menilai, program MBG dan bansos mendapat perhatian karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurut dia, tekanan ekonomi global turut berdampak terhadap masyarakat Indonesia sehingga bantuan pemerintah dirasakan membantu meringankan beban keluarga.

“Minimal anak-anak mereka yang sekolah sudah makan siang, kondisi ini tentu meringankan sedikit kesulitan akibat harga-harga pokok yang tinggi,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Senin (19/10/2026).

Irma menjelaskan, di sejumlah daerah harga beras sudah mencapai Rp 15.000–Rp 16.000 per kilogram. Sementara itu, harga minyak goreng, khususnya Minyak Kita, berada di kisaran Rp 17.000–Rp 18.000 per liter.

Ia juga menyoroti, penyerapan tenaga kerja melalui program MBG. Menurutnya, setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melibatkan 47 relawan. Kondisi tersebut dinilai turut menopang perekonomian masyarakat di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja.

“Sehingga wajar jika MBG menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat,” nilainya. [BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.