RM.id Rakyat Merdeka - Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengungkapkan, tingkat kebakaran di kawasan perkebunan sawit bersertifikat RSPO jauh lebih rendah dibandingkan total luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Berdasarkan analisis satelit Nusantara Atlas, lebih dari 1,9 juta hektare lahan di Indonesia terbakar sepanjang Januari hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 14.500 hektare berada di dalam konsesi perkebunan sawit bersertifikat RSPO.
Temuan tersebut disampaikan dalam Konferensi Tahunan RSPO (RT2026) di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan global untuk membahas keberlanjutan industri minyak sawit, termasuk penanganan kebakaran, perdagangan internasional, dan keterlibatan petani swadaya.
Pendiri TheTreeMap, Dr. David Gaveau, menjelaskan, hasil pemantauan satelit menunjukkan luas lahan terbakar di konsesi bersertifikat RSPO hanya mencakup sekitar 0,8 persen dari total luas kebakaran di Indonesia.
“Ketika kita mencermati kebakaran di dalam area konsesi bersertifikat RSPO dan melakukan verifikasi silang data tersebut dengan RSPO, kami mendapati 14.500 hektare lahan terbakar atau terdampak api di dalam konsesi-konsesi ini,” ujar Gaveau.
Menurutnya, angka tersebut relatif kecil dibandingkan luas keseluruhan lahan yang terbakar di Indonesia sepanjang periode pemantauan.
Chief Executive Officer (CEO) RSPO Joseph D’Cruz mengatakan, industri sawit berkelanjutan perlu merespons kritik publik dengan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dia juga mengapresiasi anggota RSPO yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Baca juga : Buka Data Konsesi, RSPO Tegaskan Komitmen Tangani Karhutla
“Kita bukanlah industri yang bersembunyi dari pengawasan publik. Kita adalah sebuah kemitraan yang memantau diri sendiri secara lebih ketat dibandingkan pihak luar mana pun yang memantau kita,” kata D’Cruz.
Dia menegaskan, RSPO akan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan pola kebakaran yang tidak wajar di kawasan konsesi anggotanya.
Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan, tidak ditemukan lahan terbakar di kawasan milik petani swadaya bersertifikat RSPO. Hingga saat ini, menurut D’Cruz, belum terdapat data atau bukti yang menunjukkan unit bersertifikat RSPO secara sengaja melakukan pembakaran.
“Jika konsesi tertentu menunjukkan pola kebakaran yang tidak wajar, kami akan mengidentifikasi dan menginvestigasinya,” tegasnya.
D’Cruz juga mengajak seluruh anggota RSPO lebih aktif menyampaikan informasi mengenai praktik pengelolaan sawit berkelanjutan. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi industri.
Selain persoalan kebakaran, RT2026 membahas penguatan akses pasar bagi petani sawit swadaya.
Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah petani sawit swadaya terbesar. Dalam keterangan RSPO, petani kecil disebut menghasilkan hampir separuh produksi minyak sawit nasional.
Indonesia juga menjadi tempat tinggal sekitar 77 persen petani swadaya bersertifikat RSPO di dunia.
Baca juga : PT RPN, BPDP dan Ditjenbun Latih 85 Pekebun Sumut Buat Pupuk Organik
Dalam konferensi tersebut, RSPO memberikan penghargaan kepada 45 kelompok petani swadaya baru dari Indonesia, Kolombia, Malaysia, Peru, dan Thailand yang berhasil memperoleh sertifikasi awal.
RSPO turut menggelar kegiatan temu bisnis yang mempertemukan kelompok petani swadaya dengan calon pembeli internasional.
Melalui kegiatan tersebut, petani berkesempatan menawarkan Kredit Petani Swadaya atau Independent Smallholder Credits kepada perusahaan yang ingin mendukung produksi sawit berkelanjutan.
Sejumlah perusahaan internasional juga mendapat apresiasi atas pembelian Kredit RSPO sepanjang November 2025 hingga September 2026. Perusahaan tersebut antara lain Kao Corporation, Nestlé S.A., dan Unilever PLC.
Sementara Lakeland Dairies Co-operative Society Limited dan Pitak Palm Oil Company Limited mendapat perhatian sebagai pembeli perdana.
Pembahasan lainnya dalam RT2026 menyangkut kebijakan Gerbang Ekspor Tunggal atau Single Export Gate yang tengah disiapkan Pemerintah Indonesia.
Kebijakan tersebut melibatkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), perusahaan yang dibentuk Danantara Indonesia pada 2026 untuk mengawasi dan mengelola ekspor komoditas strategis.
CEO DSI Luke Mahony menjelaskan, sistem baru tersebut dirancang untuk menjaga kelancaran ekspor sekaligus meningkatkan transparansi dan ketertelusuran rantai pasok komoditas Indonesia.
Baca juga : Bahan Organik Di Sekitar Kebun, Peluang Menghemat Biaya Sawit
Menurutnya, penerapan Gerbang Ekspor Tunggal dapat berjalan seiring dengan standar keberlanjutan yang dikembangkan RSPO.
“Kami menyambut baik dialog dengan RSPO ini karena aspek keberlanjutan dan akses pasar harus berjalan beriringan. Mandat DSI sangat tegas: kami memfasilitasi, bukan menghambat,” ujar Mahony.
Dia menjelaskan, DSI akan memanfaatkan data dalam ekosistem perdagangan komoditas dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari keberlanjutan, pasokan, harga, hingga produksi.
“Kami hadir untuk menegakkan standar industri, mempermudah kepatuhan regulasi, serta memperkuat kepercayaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia,” lanjutnya.
Model perantara DSI dijadwalkan mulai diterapkan pada Januari 2027.
Dalam skema tersebut, pembeli dan penjual tetap mempertahankan hubungan bisnis masing-masing. Sementara DSI berperan menjaga kelangsungan ekspor dan memastikan rantai ketertelusuran komoditas.
Melalui pembahasan tersebut, RSPO berharap industri minyak sawit dapat terus meningkatkan praktik keberlanjutan, memperluas akses pasar bagi petani swadaya, serta menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap produk sawit Indonesia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.