RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memperketat pengawasan pasokan dan distribusi pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Meski stok sejumlah komoditas strategis diproyeksikan aman hingga akhir tahun, kelancaran distribusi dan stabilitas harga terus diperkuat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
Upaya tersebut dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Perum Bulog. Langkahnya mencakup pemantauan harga, kelancaran distribusi, intervensi pasar, serta pengawasan potensi penyimpangan distribusi pangan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, ketersediaan sejumlah komoditas strategis diperkirakan mencukupi hingga akhir tahun.
Proyeksi stok akhir 2026 antara lain beras 13,93 juta ton, jagung 5,94 juta ton, gula konsumsi 1,92 juta ton, daging ayam ras 479,53 ribu ton, serta telur ayam ras 231,35 ribu ton.
“Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, stok pangan strategis nasional, termasuk beras, ayam, dan telur, berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun,” ujar Hermawan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Komoditas Pangan Wilayah Hukum Polda Metro Jaya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Meski stok mencukupi, Hermawan mengingatkan pentingnya kelancaran distribusi antardaerah. Pemetaan wilayah surplus diperlukan agar pasokan dapat segera disalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama wilayah yang mengalami tekanan kenaikan harga.
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Bapanas mengoptimalkan sejumlah instrumen, mulai dari penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Baca juga : Stasiun LRT Proklamasi & Matraman Masih Tutup
Pemerintah juga menyiapkan program pangan bersubsidi bagi 1,1 juta warga Jakarta. Program tersebut mencakup enam komoditas utama, yakni beras, daging sapi, daging ayam, telur, susu, dan ikan kembung.
Hermawan menekankan, penyaluran beras SPHP perlu segera dipercepat agar masyarakat dapat mengakses beras dengan harga lebih terjangkau.
“Ketepatan sasaran penyaluran juga harus menjadi perhatian,” katanya.
Dari sisi ketersediaan beras, Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten menguasai stok sekitar 133 ribu ton.
Perwakilan Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten Arjun Siregar mengatakan, stok tersebut tersebar di wilayah DKI Jakarta dan Banten untuk mendukung penugasan Pemerintah, termasuk penyaluran bantuan pangan. Dukungan terhadap pelaksanaan GPM di berbagai titik juga ditingkatkan.
“SPHP menjadi salah satu saluran yang digunakan dalam mengendalikan harga beras dan masih tetap dilakukan penyalurannya,” tutur Arjun.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Dadang Hartanto menegaskan, pemantauan harga dan deteksi dini menjadi kunci pengendalian pangan menjelang Nataru.
Baca juga : Panser Ngamuk Gilas Oranje
Hasil pemantauan lapangan akan digunakan untuk memetakan wilayah rawan sekaligus menentukan langkah penanganan.
Hingga 13 November 2026, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Metro Jaya bersama Bapanas, Bulog, dan Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan 4.086 kegiatan pengecekan lapangan.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau pergerakan harga harian sekaligus mencegah penimbunan dan penyimpangan distribusi pangan.
Di tingkat daerah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Lya Imbasari mengatakan, pihaknya mengoptimalkan peran tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan. Yakni Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Perumda Dharma Jaya.
Ketiganya mendukung distribusi pangan melalui Gerakan Pangan Keliling yang menjangkau kelurahan, perkantoran, dan rumah susun. Kegiatan ini dilaksanakan sedikitnya 23 hari setiap bulan dengan rata-rata sekitar 227 lokasi per bulan.
“Hingga Oktober 2026, kegiatan Gerakan Pangan Keliling telah menjangkau 2.268 lokasi di DKI Jakarta, untuk melayani masyarakat agar mendapat pangan dengan harga yang lebih murah dari pasaran,” ujarnya.
Terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menyambut positif koordinasi lintas sektor tersebut. Menurutnya, ketersediaan stok harus diikuti distribusi yang lancar agar masyarakat tetap dapat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.
Baca juga : Antonelli Juara F1 2026, 5 Pembalap Buru Gelar Runner-Up
Ia mencontohkan Jakarta yang masih bergantung pada pasokan beras dari daerah lain. Karena itu, kelancaran distribusi dan stabilitas harga perlu dipersiapkan sejak dini.
“Daerah-daerah penghasil pangan, mau itu beras, cabe, telur, ayam dan lainnya, harus terus dipantau hasil produksinya, mengingat ada El Niño, musim kekeringan berkepanjangan, gagal panen bisa menyebabkan gangguan produksi,” imbaunya.
Trubus menambahkan, pengendalian pangan juga perlu dilakukan secara terukur dengan memperhatikan perkembangan komoditas dan wilayah. Terlebih, konsumsi pangan cenderung meningkat selama libur Nataru hingga menjelang Lebaran.
Menurutnya, keberhasilan Pemerintah menjaga ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya stok di gudang.
“Karena yang lebih penting, memastikan pasokan sampai ke pasar tepat waktu dan dapat dibeli masyarakat dengan harga wajar,” tutup Trubus.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.