Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Tembus Rp 8.351 Triliun, BI Pastikan Utang Luar Negeri Masih Sehat
Selasa, 17 November 2026 08:51 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tembus 458,9 miliar dolar AS atau setara Rp 8.351 triliun pada kuartal III-2026. Naik dibanding kuartal II-2026 yang senilai 455,4 miliar dolar AS. Bank Indonesia (BI) memastikan, utang luar negeri (ULN) Indonesia masih sehat.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).
Denny memaparkan, kenaikan ULN Indonesia pada kuartal III-2026 dipengaruhi peningkatan ULN Pemerintah akibat meningkatnya aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman. ULN Pemerintah sebesar 220,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan kuartal II-2026 senilai 216,3 miliar dolar AS.
ULN Pemerintah, sambungnya, digunakan untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi. Antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,8 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,4 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. "Serta mengelola ULN secara prudent, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," ujar Denny.
Baca juga : Kabar Terbaru dari IKN: Rumah Pekerja Kebakaran, Gedung DPR-MA Baru 30%
Di saat ULN Pemerintah naik, posisi ULN swasta pada kuartal III-2026 turun tipis menjadi 196,3 miliar dolar AS dari sebelumnya 196,7 miliar dolar AS pada kuartal II-2026. Hal ini didorong oleh penurunan posisi ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.
Denny menambahkan, ULN Indonesia secara rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 30,9 persen pada kuartal III-2026. ULN Indonesia didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN.
Ia kembali menegaskan, posisi ULN Pemerintah tetap sehat, yang tercermin bahwa seluruhnya merupakan utang jangka panjang. ULN swasta juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta.
"BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," pungkasnya.
Baca juga : Para Ketum Parpol Sepakat Wapres dari Gerindra Saja
Anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan juga meyakini, kenaikan ULN Indonesia masih dalam kondisi aman. Ia menegaskan, kenaikan ini harus disikapi dengan tenang, objektif, dan penuh kehati-hatian. Menurutnya, utang bukan sesuatu yang harus selalu dipandang negatif.
"Setiap negara membutuhkan pembiayaan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kesehatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata anggota Fraksi Golkar DPR ini, kepada Rakyat Merdeka, Senin (16/11/2026).
Namun, dia mengingatkan, utang harus dikelola dengan bijaksana. Jangan sampai keinginan mempercepat pembangunan justru menambah beban ekonomi generasi mendatang.
"Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB masih berada di kisaran 30,9 persen. Angka ini belum menunjukkan kondisi krisis. Tetapi kita juga tidak boleh hanya merasa aman karena rasionya masih terkendali," pesannya.
Hal yang jauh lebih penting, kata Eric, adalah memastikan bahwa setiap utang yang diambil benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi. Seperti menciptakan lapangan kerja, memperkuat penerimaan negara, dan hasil pembangunan yang dibiayai utang lebih besar daripada biaya yang harus kita bayar.
Baca juga : Prabowo Serukan Perbaikan Sistem Politik & Ekonomi
Eric menegaskan, Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan negara. Terlebih ketika nilai rupiah mengalami tekanan, karena pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran utang dalam valuta asing.
"Kita juga perlu memperkuat ekonomi dari dalam negeri. Penerimaan pajak harus semakin sehat, investasi produktif perlu diperluas, ekspor harus ditingkatkan, dan industri nasional harus semakin kuat," ungkap Eric.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya