RM.id Rakyat Merdeka - Pengembangan obligasi daerah dinilai berpotensi menjadi salah satu solusi strategis untuk memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai daerah.
Namun, pemanfaatan instrumen tersebut harus diarahkan untuk menciptakan investasi produktif baru, bukan sekadar menggantikan anggaran pembangunan yang berkurang akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini tidak hanya berkaitan dengan tekanan fiskal, tetapi juga meningkatnya kebutuhan investasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal: Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agus.
Agus menjelaskan, kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah terus meningkat. Sejumlah sektor yang membutuhkan perhatian antara lain penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan tersebut.
Baca juga : Mekeng Sebut Obligasi Daerah Kunci Percepatan Pembangunan
Menurut Agus, penerbitan obligasi daerah sebenarnya telah memiliki landasan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.
“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” jelasnya.
Agus memberikan gambaran sederhana mengenai pentingnya tambahan investasi tersebut. Apabila kapasitas investasi suatu daerah sebelumnya berada pada angka 100, penerbitan obligasi idealnya dapat meningkatkan kapasitas tersebut menjadi 120 atau 130.
Sebaliknya, ketika tekanan fiskal menurunkan kemampuan investasi menjadi 70 atau 80, pembiayaan baru seharusnya dimanfaatkan untuk kembali memperbesar kapasitas pembangunan, bukan hanya menutup kekurangan anggaran.
“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” tegas Agus.
Dia menjelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari proyek dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban obligasi. Selain obligasi daerah, Agus juga menawarkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui skema kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit tercatat sekitar Rp660 triliun dengan dana pihak ketiga (DPK) mendekati Rp800 triliun.
Baca juga : Jaga Konsistensi Pembangunan Nasional, Hadirkan Kemandirian Fiskal Bagi Daerah
“Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” ungkapnya.
Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian perbankan.
Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur.
Ia menyebutkan bahwa kebutuhan pembiayaan proyek dengan nilai sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun dapat menjadi ilustrasi skala investasi yang berpotensi dijajaki melalui kolaborasi sejumlah BPD.
“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” katanya.
Sebagai Ketua Umum ASBANDA, Agus melihat peluang besar untuk memperkuat kolaborasi antar-BPD dalam mendukung pembiayaan proyek pembangunan daerah yang produktif.
Sektor yang dapat didukung antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha, serta pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Baca juga : Fraksi Golkar MPR: Obligasi Daerah Bisa Jadi Kunci Percepatan Pembangunan
“ASBANDA dapat menjadi jembatan kolaborasi antar-BPD untuk mengembangkan pembiayaan infrastruktur daerah yang lebih terintegrasi. Kita dapat memulainya dari identifikasi proyek-proyek yang kredibel dan memiliki kelayakan pembiayaan yang jelas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesinambungan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah. Hal ini menjadi perhatian karena kewajiban pembiayaan jangka panjang dapat berlangsung melampaui masa jabatan seorang kepala daerah.
“Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya,” jelas Agus.
Sarasehan Nasional Obligasi Daerah tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.