BREAKING NEWS
 

OJK-LPS Perkuat Koordinasi Data

Program Penjaminan Polis Dipatok Jalan Januari 2028

Reporter : DWI ILHAMI
Editor : ESTI FITRIA WULANDARI
Kamis, 19 November 2026 06:40 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (ketujuh kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Chair ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) Ogi Prastomiyono (keenam kiri), Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin (kelima kiri), bersama perwakilan delegasi regulator keuangan ASEAN berfoto bersama saat pembukaan 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting dan 52nd ASEAN Insurance Council Meeting di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026). (Foto: M Qori/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mematangkan Program Penjaminan Polis yang ditargetkan beroperasi paling lambat Januari 2028. Persiapan diperkuat melalui koordinasi dan pertukaran data, serta pembelajaran dari negara-negara ASEAN yang lebih dahulu menerapkan skema perlindungan pemegang polis.

Program tersebut disiapkan sesuai mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk memperkuat perlindungan pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Persiapan program menjadi salah satu fokus dalam 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) 2026 di Nusa Dua, Bali, pada 16-19 November 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri regulator dan pelaku industri dari 11 negara ASEAN dengan lebih dari 100 peserta.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, forum tersebut menjadi wadah pertukaran informasi dan pengalaman antarregulator sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan nasional.

Menurut Kiki, sapaan Friderica, industri asuransi memiliki peran strategis dalam pendalaman pasar keuangan, terutama di tengah tantangan ekonomi dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi.

Kehadiran Program Penjaminan Polis diharapkan memperkuat perlindungan pemegang polis dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

“Karena kita tahu, di masyarakat stigma produk asuransi masih menjadi permasalahan tersendiri,” ungkapnya.

Baca juga : Penanganan Banjir, Jalan Rusak & Sampah Menanti

Dalam pertemuan tersebut, OJK juga bertukar pengalaman dengan regulator Jepang terkait skema asuransi bencana alam (catastrophic insurance) yang dinilai relevan bagi Indonesia sebagai negara rawan bencana.

Sebaliknya, pengalaman Indonesia dalam mengelola pasar asuransi dengan populasi besar turut menarik perhatian negara-negara mitra.

“Beberapa negara juga tertarik mempelajari program-program yang kami jalankan, mengingat karakteristik pasar dan skala populasi yang berbeda-beda di kawasan ini,” jelas Kiki.

Ia menegaskan, pengembangan industri asuransi harus diiringi inovasi produk dan layanan tanpa mengabaikan perlindungan konsumen.

“Inovasi boleh berkembang, namun perlindungan konsumen harus selalu menjadi landasannya,” tegasnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menambahkan, pertemuan tersebut menghasilkan pertukaran pengalaman, praktik terbaik, serta respons regulasi terhadap dinamika industri di masing-masing negara, termasuk skema penjaminan polis.

“Diharapkan, pertemuan ini memperkuat kerja sama antarregulator ASEAN dan menghasilkan langkah konkret yang bermanfaat bagi pengembangan industri asuransi, serta perlindungan konsumen di seluruh kawasan,” tuturnya.

Adsense

Persiapan Program Penjaminan Polis juga diperkuat melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen Program Penjaminan Polis oleh OJK dan LPS di Bali, Selasa (17/11/2026).

Baca juga : Pesta Tango Tanpa Messi

Juklak tersebut menjadi landasan koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan program. Ruang lingkupnya mencakup pertukaran data kepesertaan, status pengawasan, penyehatan, resolusi, pencabutan izin usaha, hingga likuidasi perusahaan asuransi.

Ogi mengatakan, keberhasilan program ditentukan oleh ketepatan kepesertaan, keakuratan data, dan koordinasi sejak tahap persiapan.

LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan dari LPS.

Juklak tersebut merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang koordinasi dan kerja sama pelaksanaan fungsi dan tugas kedua lembaga.

Pertukaran data dilakukan dua arah dengan pengaturan mengenai focal point, liaison officer, jenis data, periode, batas waktu, serta media penyampaian. Hal-hal yang belum diatur dapat dibahas melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Peluang Tumbuh

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin menilai, industri asuransi memiliki peluang pertumbuhan besar di tengah ketidakpastian global.

Ia menyebut, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,47 persen, sementara penetrasi asuransi masih berpeluang ditingkatkan melalui perluasan layanan yang terjangkau dan andal.

“Asuransi bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan kebutuhan primer untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Baca juga : Jelang Tes Valencia, Aprilia Bocorkan Desain Sayap Baru

Berdasarkan UU P2SK dan UU Nomor 4 Tahun 2026, LPS mendapat mandat menjalankan Program Penjaminan Polis paling lambat Januari 2028, sekaligus melakukan resolusi perusahaan asuransi.

Keberhasilan program membutuhkan sinergi Kementerian Keuangan, OJK, LPS, industri, dan masyarakat.

Herman mengatakan, perusahaan asuransi tidak hanya memberikan perlindungan risiko. Tetapi juga mengelola dana jangka panjang yang berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Karena itu, kolaborasi regulator ASEAN diperlukan untuk memperkuat standar layanan dan menghadirkan produk yang lebih terjangkau serta kredibel.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D Purba menekankan, Indonesia memanfaatkan forum tersebut untuk mempelajari negara-negara yang lebih dahulu menjalankan penjaminan polis, termasuk tata kelola dan tantangan implementasinya.

Indonesia memiliki pengalaman dalam penjaminan simpanan perbankan pascakrisis 1998. Namun, penjaminan polis merupakan sistem baru yang perlu dipersiapkan secara matang.

Di sejumlah negara ASEAN, fungsi penjaminan polis berada dalam satu lembaga dengan regulator asuransi. Sementara di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan LPS secara terpisah.

“Semoga pengalaman tersebut membuat kami dapat meluncurkan program penjaminan polis lebih matang,” tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense