Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ijazah anggota DPR RI kini ikut menjadi sorotan publik. Ribuan orang ramai-ramai mendesak agar dokumen pendidikan para wakil rakyat itu, dibuka dan diverifikasi tanpa terkecuali. Namun, pimpinan DPR menilai masyarakat sebenarnya sudah bisa menelusuri rekam jejak pendidikan anggota dewan melalui data yang tersedia di KPU.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, informasi mengenai anggota dewan, termasuk saat mereka mencalonkan diri sebagai calon legislatif, telah tersedia secara terbuka di KPU. Publik, kata dia, bisa mengakses data tersebut dengan mudah.
"Ya sebenarnya kan dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu di KPU kan terbuka," kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ketua Harian Partai Gerindra ini menegaskan, data mengenai rekam jejak anggota dewan sebelum maupun saat menjadi calon legislatif dapat ditelusuri melalui KPU dan kanal resmi lainnya.
"Data-data mengenai calon sebelum jadi, pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua," imbuhnya.
Senada, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta publik tidak tergesa-gesa menyimpulkan bahwa latar belakang pendidikan anggota dewan bermasalah. Menurutnya, informasi mengenai pendidikan para wakil rakyat dapat ditelusuri melalui kanal resmi DPR maupun KPU.
Baca juga : Tembus Rp 8.351 Triliun, BI Pastikan Utang Luar Negeri Masih Sehat
DPR, terang Saan, memiliki kanal yang memuat informasi latar belakang para anggotanya. Sementara data pendidikan dan daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota juga dapat ditelusuri melalui KPU.
"Jangan sampai jadi opini bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan para anggota DPR bermasalah. Itu bisa dicek, di-tracking," sambung Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem itu.
Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik memastikan seluruh calon anggota legislatif yang mengikuti Pemilu 2024 telah memenuhi syarat minimal pendidikan. "Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi syarat minimal pendidikan," kata Idham, Selasa (17/11/2026).
Mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon anggota DPR RI disyaratkan paling rendah berpendidikan tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Idham menjelaskan, KPU juga berpedoman pada prinsip kepastian hukum dalam menjalankan tahapan pencalonan anggota legislatif. Hal itu mengacu pada Pasal 253 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap bakal calon anggota legislatif.
Selain itu, Idham menegaskan tahapan Pemilu Serentak 2024 telah selesai, ditandai dengan pelantikan anggota legislatif terpilih.
Baca juga : Kabar Terbaru dari IKN: Rumah Pekerja Kebakaran, Gedung DPR-MA Baru 30%
Untuk diketahui, petisi yang mendesak pembukaan dan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR RI muncul di laman Change.org. Petisi tersebut dibuat oleh seorang warganet bernama Farida Octavia pada Kamis (12/11/2026).
Petisi berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" itu ditujukan kepada pimpinan DPR, KPU, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pembuat petisi menilai, sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, anggota DPR harus memiliki integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis (ijazah) para anggota DPR RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik," demikian bunyi latar belakang petisi yang dikutip dari laman Change.org, Selasa (17/11/2026).
Menurut pembuat petisi, masyarakat berhak memastikan setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah dan kredibel. Kualifikasi tersebut juga harus diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah.
"Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka," tulis pembuat petisi.
Baca juga : Wapres Baru Dilantik 9 Desember 2026
Hingga Selasa (17/11/2026), petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 21 ribu orang dan dibagikan sebanyak 26 ribu kali. Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan publikasi Statistik Politik 2024 pada 16 Desember 2024.
Publikasi tersebut memuat data komposisi pendidikan anggota DPR periode 2024-2029 hasil Pemilu 2024. Berdasarkan data tersebut, terdapat 63 anggota DPR atau 10,85 persen yang berpendidikan SMA.
Kemudian, tiga orang atau 0,52 persen lulusan diploma tiga (D3), 155 orang atau 26,72 persen lulusan strata satu (S1), 119 orang atau 20,52 persen lulusan strata dua (S2), dan 29 orang atau 5 persen lulusan strata tiga (S3). Sementara itu, terdapat 211 anggota atau 36,38 persen yang latar belakang pendidikannya tidak disebutkan dalam data tersebut.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya