RM.id Rakyat Merdeka - Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) mencatat kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester I 2025, melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan ini didorong oleh evaluasi layanan perizinan yang berkelanjutan, khususnya pada izin benih yang kini dipersingkat prosesnya, demi mendukung investasi pertanian di Indonesia.
Kepala Pusat PPVTPP Leli Nuryati menyampaikan hal tersebut dalam Forum Evaluasi Layanan Perizinan dan Perkembangan Investasi Sektor Pertanian yang digelar di Bogor, Rabu (25/6). Ia berharap kegiatan ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha, tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki layanan publik yang lebih transparan dan proaktif. “Kami butuh masukan langsung dari pelaku usaha,” ujar Leli dalam siaran pers, Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, forum ini dihadiri pelaku usaha hortikultura, perkebunan, dan peternakan, serta perwakilan dari direktorat teknis dan Badan Investasi Daerah. Dengan pendekatan evaluatif semacam ini, PPVTPP ingin menjaring umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan yang bersentuhan langsung dengan layanan perizinan.
Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Pujo Harmadi, mengatakan bahwa pihaknya memerlukan forum evaluasi semacam ini secara rutin untuk menampung masukan yang bisa memperkuat pengawasan internal terhadap layanan publik. “Evaluasi ini membantu kami melihat celah yang perlu dibenahi,” ucap Pujo.
Baca juga : Senin, Kejagung Panggil Nadiem
Ia juga menekankan bahwa pelayanan harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun secara transparan. Menurutnya, sosialisasi SOP baru harus digencarkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kalau ada SOP baru, stakeholder harus tahu. Jangan sampai ada informasi yang tertinggal,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Perbenihan Hortikultura Inti Pertiwi Nashwari menjelaskan dua jenis layanan utama yang ditangani Direktoratnya, yakni pendaftaran varietas hortikultura serta perizinan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura.
“Kami pastikan benih yang beredar bermutu dan legal,” kata Inti.
Baca juga : BRI Sukseskan Penyaluran Bantuan Subsidi Upah
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 50 permohonan pendaftaran varietas baru setiap bulan. Prosesnya meliputi pengujian, verifikasi, dan penilaian dokumen yang membutuhkan waktu sekitar 25 hari kerja, ditambah masa sanggah 30 hari sebelum SK Tanda Daftar diterbitkan.
“Rata-rata seluruh proses bisa selesai dalam 90 hari,” ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya tidak segan mencabut izin varietas jika terbukti tidak sesuai dengan laporan awal di lapangan.
Untuk perizinan impor benih, Inti menjelaskan bahwa prosesnya jauh lebih ketat dibanding ekspor. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan benih lokal dan melindungi produsen dalam negeri.
“Kalau bisa diproduksi di sini, kami batasi impornya,” tegasnya.
Baca juga : PSSI Batalkan Pemanggilan 2 Pemain Muda Persib
Ia menyebut, beberapa pengajuan ditolak karena varietasnya sudah tersedia di pasar domestik. Bahkan, ada kasus izin belum keluar, tetapi kapal pembawa benih impor sudah mendekati pelabuhan.
“Pemerintah tidak bermaksud menghambat perdagangan, tapi kami harus melindungi kepentingan nasional,” ujar Inti.
Meski pengawasan diperketat, Direktorat Perbenihan memastikan bahwa layanan akan tetap diberikan secara cepat dan terbuka. Inti meminta pelaku usaha tidak ragu menyampaikan kendala yang dihadapi. “Kalau ada hambatan, beri tahu kami. Kami akan bantu selesaikan,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.