RM.id Rakyat Merdeka - Hubungan antara pejabat publik dan masyarakat selama ini sering dibatasi oleh jarak simbolik yang tebal. Bahasa formal, protokol komunikasi, serta struktur hierarki kerap menciptakan sekat, sehingga dialog terasa satu arah.
Namun, pola itu mulai mengalami pergeseran di era komunikasi digital Indonesia. Salah satu figur yang menonjol ialah Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro (Undip) Singgih Tri Sulistiyono menilai, sosok Dahnil mengadopsi gaya komunikasi bebas dan apa adanya, dekat dengan keseharian warganet.
“Pendekatan ini menerabas lintas antropologis. Melampaui batas simbolik yang selama ini melekat pada relasi pejabat dan masyarakat, sebagai upaya meruntuhkan tembok hirarkisme dalam komunikasi publik,” kata Singgih, Senin (16/2/2026).
Baca juga : Guru Besar Trisakti: Gagasan Gentengnisasi Prabowo Lindungi Balita dan Lansia
Dalam ruang digital, kata Singgih, Dahnil aktif merespons perdebatan kebijakan, termasuk isu penyelenggaraan haji dan umrah, dengan bahasa ringan yang akrab bagi netizen.
Praktik ini berbeda dari kebiasaan sebagian pejabat yang cenderung menjaga komunikasi satu arah melalui pernyataan resmi atau kanal institusional.
"Konsekuensi dari keterbukaan tersebut tidak selalu ringan. Interaksi yang terbuka membuatnya menjadi sasaran kritik tajam, bahkan serangan personal dari pihak yang tidak sejalan," ungkap Singgih.
Meski demikian, menurut pakar sejarah pendidikan itu, Dahnil memanfaatkan interaksi tersebut sebagai ruang dialektika yang memperkaya proses pengambilan keputusan dan penajaman kebijakan publik.
Baca juga : Mendikdasmen Terbitkan Permendikdasmen Sekolah Aman dan Nyaman
Fenomena ini menunjukkan perubahan kultur komunikasi antara negara dan warga. Media sosial membuka ruang yang lebih egaliter, memungkinkan pejabat berinteraksi langsung tanpa mediator formal.
“Dalam perspektif antropologi komunikasi, pendekatan Dahnil mencerminkan usaha membangun kedekatan simbolik," jelas Prof. Singgih.
Guru Besar Undip mengatakan, transformasi komunikasi publik semacam ini membuka ruang refleksi lebih luas. Relasi pejabat dan rakyat kini lebih ditentukan oleh kualitas interaksi daripada jarak simbolik.
Praktik komunikasi yang setara ini memperlihatkan dinamika baru dalam demokrasi digital Indonesia. Di mana, dialog berlangsung langsung, terbuka, dan terus berkembang.
Baca juga : Demi RI Masuk 4 Besar Ekonomi Dunia, Presiden Tindak Tegas Pejabat Yang Nakal
"Bahasa menjadi alat penghubung lintas struktur sosial. Ketika pejabat berbicara dalam register bahasa yang dipahami publik luas, batas hierarki menjadi lebih cair,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.