RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memperketat tata kelola program pemagangan di luar negeri. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, setiap penyelenggaraan program magang di luar wilayah Indonesia kini wajib mengantongi izin Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau pejabat yang ditunjuk.
Kebijakan ini menjadi langkah Pemerintah untuk memastikan peserta magang mendapatkan kepastian hukum, keselamatan dan perlindungan selama berada di negara tujuan. Selain itu, aturan baru tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan program pemagangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut positif pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, penguatan kewenangan kementerian dalam mengatur perizinan dan pengawasan pemagangan luar negeri bagian dari upaya menghadirkan negara dalam setiap proses penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
“Ini juga menjadi prinsip utama dalam pelindungan PMI, baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah kembali ke Tanah Air,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Baca juga : Presiden Disadap, Soliditas Kader Gerindra Makin Kuat
Ketentuan mengenai kewajiban perizinan tersebut tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Sementara, Pasal 41 mengatur penyelenggaraan pemagangan di luar negeri harus menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia, berorientasi pada peningkatan kompetensi kerja, serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan peserta, termasuk dalam menjalankan ibadah.
Melalui ketentuan tersebut, Pemerintah ingin memastikan program magang tidak hanya menjadi jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri.
Lebih dari itu, harus memberikan manfaat berupa peningkatan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja internasional.
Mukhtarudin menegaskan, Pemerintah ingin mengubah komposisi PMI yang selama ini masih didominasi tenaga kerja berkeahlian rendah. Ke depan, pekerja migran Indonesia diharapkan semakin banyak mengisi sektor pekerjaan dengan keterampilan menengah dan tinggi.
Baca juga : Golkar Lampung & Jabar Fokus Perkuat Mesin Partai
“Kami ingin PMI naik kelas. Mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global. Peningkatan kualitas itu harus dibarengi dengan sistem penempatan yang aman dan pelindungan yang kuat,” tegasnya.
Untuk merealisasikan target tersebut, Kementerian P2MI menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya, memetakan tugas dan fungsi unit kerja terkait, menginventarisasi penyelenggara serta program pemagangan luar negeri yang sedang berjalan dan menyusun regulasi turunan bersama kementerian maupun lembaga terkait.
Menteri asal Partai Golkar itu mengatakan, aturan pelaksanaan harus disusun secara jelas agar kewenangan baru tersebut dapat diterapkan secara efektif. Kejelasan regulasi juga diperlukan untuk memastikan tanggung jawab penyelenggara, pemberi kerja, dan pihak terkait dalam memenuhi hak-hak peserta magang.
“Undang-undang ini harus diterjemahkan ke dalam aturan pelaksanaan yang jelas dan implementatif. Jangan sampai semangat memberikan pelindungan yang lebih kuat justru terkendala dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Baca juga : Lewat Ekspansi Global, SDM Pertamina Makin Berkibar
Sementara, penguatan tata kelola pemagangan luar negeri juga membutuhkan keterlibatan dunia pendidikan. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan calon pekerja migran yang mempunyai keterampilan teknis, kemampuan bahasa asing, serta sertifikasi sesuai kebutuhan negara tujuan.
Komitmen tersebut terlihat dari kerja sama Kementerian P2MI dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI) melalui pengembangan Migrant Center. Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama pada 5 November 2026 itu diarahkan untuk memperkuat penyiapan calon pekerja migran Indonesia. ASI
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Selasa,10 November 2026 dengan judul "Negara Perketat Pengawasan Magang Ke Luar Negeri Wajib Izin Menteri P2MI"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.