RM.id Rakyat Merdeka - Penelitian yang dilakukan Inggris bekerja sama dengan Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES) menemukan, bahwa regulasi yang rumit menghambat perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengusaha wanita di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini diungkap Duta Besar (Dubes) Inggris untuk ASEAN Sarah Tiffin di Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Penelitian tersebut diberi judul Regulatory Reform for Businesses and Consumers in ASEAN Countries: Understanding Potential Impacts on Gender Equality and Micro, Small & Medium Enterprises. Penelitian ini diluncurkan di Jakarta, di bawah pilar Reformasi Regulasi Program Integrasi Ekonomi ASEAN dan Inggris.
Dubes Tiffin menjelaskan, studi ini dilakukan untuk mencari tahu tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dan pebisnis perempuan. Jadi, para pemangku kepentingan dapat membuat regulasi inklusif yang mendukung perkembangan mereka.
“Kami sangat bersemangat mengadakan acara ini berkolaborasi dengan ASEAN,” kata Dubes Tiffin.
Baca juga : Aplikasi JAKI Bakal Dibuat Lebih Canggih
Berdasarkan penelitian tersebut, ada lebih dari 70 juta UMKM di ASEAN. Studi ini menyoroti kompleksitas dan biaya kepatuhan regulasi yang dapat menghambat usaha kecil. Contohnya, perizinan, keamanan produk konsumen, kekayaan intelektual dan standar industri.
Di seluruh kawasan ASEAN, UMKM menyumbang 85 persen lapangan kerja. Sebagian besar usaha mikro itu dipimpin perempuan. Dubes Tiffin menambahkan, banyak perempuan di sektor ini yang menghadapi hambatan.
Baik karena kesenjangan akses teknologi dan literasi digital, kesulitan mendapatkan pembiayaan, stereotip gender, keseimbangan antara karier atau keluarga dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat.
“Semua penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi sangat penting bagi UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi,” jelasnya.
Baca juga : Komdigi Dengarkan Suara Anak dalam Sempurnakan Regulasi Perlindungan Digital
Dubes Tiffin mengatakan, keterlibatan perempuan dapat mendorong bisnis, inovasi dan ketahanan ekonomi suatu negara. Sebab itu, penting mengikutsertakan perempuan dalam proses menentukan regulasi yang sangat penting, agar rekomendasi itu menarik perhatian mereka.
Dubes Tiffin berharap, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang tantangan struktural yang dihadapi UMKM dan pengusaha perempuan.
Penelitian ini mendorong agar perempuan dapat memiliki pekerjaan layak, perlindungan sosial dan pengambilan keputusan ekonomi.
“Kami berharap muncul saran praktis yang benar-benar akan mendukung ASEAN menciptakan regulasi yang tidak hanya mempertahankan pelanggan. Namun juga mendukung bisnis untuk berkembang dengan cara efektif dan tidak kompleks,” harapnya.
Baca juga : Efisiensi Dongkrak Kinerja Birokrasi & Layanan Publik
Acara yang diselenggarakan Misi Inggris untuk ASEAN ini bertajuk ‘Empowering Women Entrepreneur& MSMEs in Southeast Asia’. Di dalamnya terdiri dari empat sesi panel yang diisi presentasi temuan penelitian terkait tantangan yang dihadapi oleh bisnis dan peluang untuk pembuatan kebijakan yang lebih inklusif.
Ada pula diskusi panel untuk audiens dapat berinteraksi dengan perwakilan Inggris, pembuat kebijakan ASEAN, organisasi pendukung UMKM dan pemimpin bisnis. Hal ini terkait solusi praktis untuk mendorong pertumbuhan sambil menjaga kepentingan bisnis.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.