RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memicu kecaman global setelah menolak dan mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan sekitar 80 pejabat lainnya. Langkah ini membuat Abbas tak bisa menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, akhir September 2025.
Dikutip dari Reuters, Minggu (31/8/2025), AS mengumumkan pada 30 Agustus lalu, menolak dan mencabut visa Presiden Abbas dan para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat. Pemerintahan Presiden Donald Trump beralasan, para pejabat Palestina dianggap merusak prospek perdamaian dengan Israel. Padahal, berdasarkan Headquarters Agreement tahun 1947, AS sebagai tuan rumah PBB seharusnya tidak menghalangi akses diplomat asing ke markas besar badan dunia itu.
Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan, keputusan AS itu merupakan pelanggaran hukum internasional. “Kami mendesak Washington membatalkan keputusan ini,” tegasnya dikutip dari Al Jazeera.
Keputusan AS ini memicu kecaman dan kritikan dari negara sahabat. “Majelis Umum PBB tidak boleh dikenai pembatasan akses kepada perwakilan negara peserta sidang umum,” tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot, sebelum pertemuan para Menlu Uni Eropa di Copenhagen, Denmark, Sabtu (30/8/2025).
Baca juga : Presiden Hadir Di Sidang Umum PBB, Momentum Pertegas Arah Politik Luar Negeri
Noel Barrot menekankan netralitas markas besar PBB, serta menyerukan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, mendesak otoritas Israel membuka jalur masuk, dan menghentikan rencana ekspansi permukiman E1, proyek permukiman Israel yang akan dibangun di wilayah Tepi Barat.
“PBB adalah tempat netral untuk perdamaian,” ucapnya.
Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez mendukung penuh Abbas. “Palestina berhak menyuarakan pendapatnya di PBB dan semua forum internasional,” tulisnya di media sosial X.
Menlu Spanyol Jose Manuel Albares bahkan mendesak Uni Eropa mengambil sikap tegas. Dia mengusulkan empat langkah, yakni embargo senjata ke Israel, sanksi individu, dukungan finansial besar bagi Palestina dan penegakan putusan Mahkamah Internasional.
Baca juga : Tiba Di Jakarta, Presiden Peru Disambut Tari Walijamaliha Khas Banten
“Uni Eropa bertindak terlalu sedikit, terlalu lambat. Bahkan hampir seperti tidak melakukan apa pun,” sindirnya.
Keputusan AS muncul di tengah gelombang dukungan internasional terhadap Palestina. Kanada, Prancis, Australia dan Inggris menyatakan siap mengakui negara Palestina pada Sidang PBB mendatang. Inggris bahkan mengancam akan melakukannya jika Israel tak menyetujui gencatan senjata di Gaza.
Namun, AS dan Israel menuding pengakuan tersebut sebagai hadiah untuk Hamas (faksi di Palestina yang berkuasa di Gaza). Tuduhan ini dibantah para pejabat Palestina. AS dinilai gagal menjadi mediator untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mewujudkan negara Palestina merdeka.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, pihaknya akan membahas pengurusan visa perwakilan Palestina dengan Departemen Luar Negeri AS.
Baca juga : Bulan Depan, Presiden Prabowo Ke New York Hadiri Langsung Sidang Umum PBB
Pada 1988, AS pernah menolak memberikan visa kepada pemimpin Palestina saat itu, Yasser Arafat. Sidang Majelis Umum PBB tahun itu kemudian diadakan di Jenewa, Swiss, agar Arafat dapat menyampaikan pidatonya.
Perang & Kelaparan
Sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 60.000 warga Palestina tewas dan 150.000 lainnya luka-luka. Kurangnya bantuan akibat blokade Israel telah menyebabkan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza.
Israel telah menutup perlintasan Gaza sejak 2 Maret 2025. Negeri Zionis hanya mengizinkan 86 truk bantuan masuk ke wilayah yang tersebut setiap hari. Menurut data Kantor Media Pemerintah Gaza, jumlah itu hanya 14 persen dari minimal 600 truk yang dibutuhkan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar populasi.
Lebih dari 150 organisasi kemanusiaan dan pakar PBB menyerukan gencatan senjata permanen. Mereka menyebut anak-anak Gaza sebagai “generasi yang hilang” akibat perang dan kelaparan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.