RM.id Rakyat Merdeka - Penutupan Pemerintahan Amerika Serikat (AS) atau Government Shutdown memasuki hari ke-36bpada Rabu (5/11/2025). Ini adalah shutdown terpanjang dalam sejarah Negeri Paman Sam.
Kebuntuan politik antara Presiden Donald Trump dan Partai Demokrat di Kongres membuat sebagian besar lembaga federal lumpuh. Jajak pendapat Washington Post–ABC News–Ipsos menunjukkan, mayoritas warga AS menyalahkan Trump dan partai pengusungnya, Partai Republik, atas situasi ini.
Sebanyak 45 persen responden menilai, Republik menjadi penyebab utama, sedangkan 33 persen lainnya menuding Partai Demokrat. Di kalangan pemilih independen, lebih dari separuhnya menyalahkan Partai Republik.
“Tiga perempat orang dewasa di AS khawatir dengan dampak shutdown terhadap kehidupan sehari-hari mereka,” demikian hasil survei yang dilakukan secara daring pada 24-28 Oktober 2025 terhadap 2.725 orang dewasa, dengan margin kesalahan 1,9 persen.
Ini bukan pertama kali Pemerintah AS mengalami shutdown. Tapi, shutdown pada pemerintahan Trump kali ini adalah yang terlama. Di periode pertama Trump, Pemerintah AS mengalami hal serupa selama 35 hari, yaitu pada Desember 2018-Januari 2019.
Sengketa utama antara kedua partai besar di AS, Demokrat dan GOP (Grand Old Party) —sebutan Partai Republik adalah soal program subsidi layanan kesehatan The Patient Protection and Affordable Care Act (ACA).
Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) versi Republik karena dinilai akan memangkas subsidi yang membantu jutaan warga membayar layanan kesehatan. Sementara Partai Republik menuding Demokrat ingin memperluas manfaat program tersebut hingga mencakup imigran ilegal.
Trump pun melemparkan kesalahan ke pihak Demokrat. Dia menyebut para politisi Demokrat sengaja ingin menghancurkan pemerintahan.
“Saat di Jepang, saya berbicara soal pilot Kamikaze. Saya pikir Demokrat seperti Kamikaze,” tuduh Trump, dikutip Reuters, Kamis (6/11/2025).
Baca juga : Eks Dirut Jiwasraya Sebut Terdakwa Isa Setujui Reasuransi Tanpa Kajian Risiko
“Mereka siap menghancurkan negara demi kepentingan politik,” tudingnya.
Akibat shutdown ini, sekitar 1,4 juta pegawai federal terdampak. Termasuk petugas pengatur lalu lintas udara dan keamanan bandara tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya karena tidak adanya anggaran.
Buntutnya, Menteri Perhubungan AS Sean Duffy mengatakan, kapasitas penerbangan akan dikurangi 10 persen di 40 wilayah udara tersibuk, mulai Jumat (7/11/2025). Meski daftar bandara yang terdampak belum diumumkan, sumber industri memperkirakan kebijakan itu akan menyasar 30 bandara tersibuk di AS. Termasuk di New York, Washington DC, Chicago, Atlanta, Los Angeles dan Dallas.
Tak hanya itu, lebih dari 42 juta warga yang bergantung pada bantuan pangan federal (Supplemental Nutrition Assistance Program atau SNAP) hanya akan menerima separuh dari manfaat bulanan mereka bulan ini. Tentunya hal ini bakal menambah tekanan sosial di tengah kenaikan biaya hidup.
Shutdown yang berlarut ini telah menekan kepercayaan bisnis dan konsumen. Terutama karena ketidakpastian kapan negosiasi di Capitol Hill akan membuahkan hasil.
Sejumlah senator dari kedua kubu mulai menyuarakan kelelahan atas kebuntuan politik ini. Meski begitu, hingga kini belum ada tanda bahwa pemerintahan Trump siap melakukan kompromi untuk membuka kembali layanan federal sepenuhnya.
Politisi senior AS Bernie Sanders menjelaskan, masalah shutdown AS dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Rabu (5/11/2025).
“Agar tidak terjadi shutdown, anggota mayoritas di Senat harus bernegosiasi dengan minoritas agar mencapai 60 suara dalam voting. Sayangnya, sekarang tidak seperti itu,” ujarnya.
Dalam video yang berdurasi 10 menit itu, politikus independen ini mengatakan, politisi Republik sama sekali tidak mau melakukan negosiasi dengan politisi Demokrat. “Terima atau tidak sama sekali,” ketusnya.
Baca juga : PLN Nusantara Power Terangi 100 Rumah Prasejahtera di Jawa Timur
Dia mengatakan, Republik memiliki 53 suara dan Demokrat memiliki 47 suara. Jika Republik mau melakukan negosiasi, lanjut Sanders, mereka bisa mendapat tujuh suara Demokrat dan mengakhiri kebuntuan.
“Saat ini, pekerja federal tidak digaji, anak-anak tidak dapat makanan bergizi dan petugas lalu lintas udara tidak digaji,” sebutnya.
Di tengah kekacauan itu, lanjut Sanders, Ketua Senat Mike Johnson memberikan liburan selama enam pekan kepada politisi Republik.
Senator dari Vermont itu menjelaskan, jika politisi Demokrat dan politisi independen menyetujui Clean Resolution yang diajukan Republik, itu berarti 20 juta warga AS harus membayar dobel uang asuransi kesehatan mereka. “Tidak semua orang bisa membayar dua kali lipat,” ingatnya.
Jika tetap mengikuti kebijakan Republik, tahun depan, 15 juta warga AS akan kehilangan akses layanan kesehatan mereka.
Big Beautiful Bill
Trump telah meluncurkan kebijakan One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) dan berharap parlemen menyetujuinya sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi AS. Namun, kebijakan tersebut dinilai kontroversial karena akan memotong seluruh pendanaan untuk layanan kesehatan.
OBBBA merupakan perpanjangan dari kebijakan Trump di periode pertamanya, Tax Cuts and Jobs Act 2017 yang akan berakhir akhir tahun ini. Kebijakan tersebut untuk mengurangi pajak perusahaan dan individu demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui OBBBA, pemotongan pajak tersebut akan dipermanenkan sembari meningkatkan pengeluaran untuk agenda keamanan nasional, terutama keamanan perbatasan dan penanganan isu-isu imigran.
Sanders mengatakan, alasan Republik yang ingin memberikan keringanan pajak pada pebisnis seperti Elon Musk, Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg, lebih penting daripada menyelamatkan jutaan warganya sendiri.
Baca juga : Pengusaha Kuliner Diimbau Tempel Stiker QRIS Untuk Uang Tip
“Bahkan Trump mengaku, shutdown kali ini yang terburuk dan menewaskan banyak pendukung Republik,” bebernya.
Ribuan orang diprediksi akan meninggal karena tidak dapat mengakses layanan kesehatan pada tahun depan. Maka, jika Demokrat menyetujui kebijakan Republik, layanan rumah jompo, penitipan anak dan fasilitas kesehatan daerah akan hancur.
Dia berharap, shutdown bisa segera selesai dan semua bisa bekerja seperti sedia kala. “Yang kita perlukan adalah kebijakan yang melindungi layanan kesehatan rakyat,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.