RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia konsisten selalu membela Palestina. Bukti terbarunya ditunjukkan oleh para delegasi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-81, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (24/9/2026). Saat Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu naik podium untuk pidato, delegasi Indonesia walk out.
Delegasi RI memilih meninggalkan ruangan sidang sebagai bentuk protes keras atas ulah Israel yang terus membombardir Palestina. Dalam video yang dibagikan Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, tampak puluhan delegasi bangkit dari tempat duduknya. Mereka meninggalkan ruangan (plenary hall) secara bersamaan begitu nama Netanyahu dipanggil.
Aksi walk out ini diinisiasi Misi Diplomatik Palestina untuk PBB. Perwakilan resmi Palestina di PBB secara aktif mengajak negara-negara sahabat untuk menolak kekerasan yang masih terus berlanjut di wilayahnya.
Aksi walk out diikuti oleh sekitar 30 hingga 40 negara. Mayoritas adalah kelompok Negara Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Termasuk Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Iran, Yordania, Aljazair, Tunisia, Sudan, dan Bangladesh.
Kelompok Negara Berkembang dan Gerakan Non-Blok juga menegaskan dukungannya. Sejumlah negara dari kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin ikut menyuarakan solidaritas terhadap Palestina.
Baca juga : 1 Dolar Kembali Dekati Rp 18.000, Airlangga: Kita Monitor
Aksi koordinasi massal ini membuat lebih dari sepertiga area kursi delegasi utama di ruang sidang pleno PBB tampak kosong saat PM Israel menyampaikan pidatonya.
“Aksi walk out tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina serta protes dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan di Wilayah Palestina yang diduduki,” ujar Jubir II Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela, dalam keterangan resmi, Jumat (25/9/2026).
Ia melanjutkan, aksi walk out tersebut merupakan refleksi posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.
“Bersama negara-negara yang sehaluan, Indonesia ingin menyampaikan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi dan harus segera dihentikan,” tandasnya.
Netanyahu tampak jengkel dengan aksi walk out tersebut. Ia menuding para delegasi yang walk out sebagai pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) gadungan. "Jika masih ada pengecut moral lainnya yang belum meninggalkan ruangan ini, silakan lakukan sekarang," ucapnya.
Dorong Rekonstruksi Gaza
Baca juga : Kunjungi Korban Banjir Sumbar, Gibran Tampung Keluhan Warga
Diplomasi Indonesia tidak berhenti pada aksi protes. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan, upaya menjaga perdamaian di Gaza harus berjalan beriringan dengan pemulihan kehidupan masyarakatnya.
Hal ini disampaikan Sugiono pada High Level Roundtable on Gaza Early Recovery, di sela-sela SMU PBB, Rabu (23/9/2026). Pertemuan ini bertajuk “From Sharm El-Sheikh to Phase II – Consolidating Peace and Early Recovery”.
"Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat," tegas Sugiono.
Penghentian kekerasan, gencatan senjata, dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama. Namun, pemulihan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan penghidupan yang layak bagi warga Gaza tidak boleh ditunda.
Sugiono menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan yang berorientasi jangka panjang. Bukan sekadar pemenuhan kebutuhan mendesak. "National Committee for the Administration of Gaza juga dapat memainkan peran penting dalam proses tersebut," ujarnya.
Baca juga : Pendidikan Gratis SD Hingga PTN Butuh 300 Triliun
Ia menggarisbawahi prinsip utama dalam proses pembangunan kembali Gaza, yakni Palestinian-led and Palestinian-owned. Seluruh proses rekonstruksi wajib dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Palestina. Dukungan internasional harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas serta kepemilikan penuh bangsa Palestina atas masa depan tanah air mereka.
Pertemuan High Level Roundtable ini menjadi bagian dari dorongan internasional untuk memastikan terciptanya pemulihan nyata di Gaza. Sesi ini memfokuskan pembahasan pada langkah menuju fase berikutnya. Termasuk implementasi rencana perdamaian (Peace Plan), yang didukung melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. LDU/FAQ
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.