RM.id Rakyat Merdeka - Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) bersiap menjatuhkan putusan akhir terkait dugaan genosida yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya. Putusan bersejarah ini akan menjadi salah satu momen penting dalam penegakan hukum internasional dan disampaikan oleh pengadilan yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.
Belum pernah ada negara yang dinyatakan ICJ, yang juga dikenal sebagai mahkamah Dunia, sebagai pelaku genosida.
Sejak Konvensi Genosida diteken pada 1948, setelah tragedi Holocaust Nazi, puluhan individu telah berhasil dituntut dan dihukum atas kejahatan genosida dalam berbagai konflik, termasuk di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Namun hingga kini, belum pernah ada negara yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan internasional atas tindakan genosida.
Para pengamat menyatakan, hasil tersebut dapat menjadi putusan penting terkait tanggung jawab negara menurut hukum internasional, dengan implikasi terhadap kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel sehubungan dengan perang di Gaza, Palestina.
Kasus ini berpusat pada tindakan keras militer Myanmar pada 2017 di negara bagian Rakhine. Mereka memaksa lebih dari 700 ribu orang Rohingya mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh. Di sana, banyak dari mereka menuturkan adanya peristiwa pembunuhan, pemerkosaan massal dan pembakaran.
Setelah tujuh tahun proses hukum, putusan dari pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini diperkirakan akan menjadi momen krusial—tidak hanya bagi Myanmar. Namun juga bagi lebih dari 1 juta orang Rohingya yang hingga kini masih hidup dalam pengungsian di sejumlah negara sahabat.
Baca juga : Hana Malasan, Foto Prewedding Di Supermarket
Upaya hukum ini bermula pada November 2019 ketika Gambia, dengan dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang beranggotakan 57 negara, mengajukan gugatan terhadap Myanmar di ICJ.
Gugatan tersebut menyatakan, Myanmar telah melanggar Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 melalui tindakan militernya terhadap etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam pada 2017.
Saat menjabat sebagai Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi hadir secara langsung di Mahkamah Internasional untuk membela Myanmar.
Dia berargumen, negaranya tidak memiliki niat untuk melakukan genosida. Pada Januari 2020, mahkamah tersebut memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah genosida terhadap etnis Rohingya selama kasus tersebut dalam proses pertimbangan.
Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021, lalu menangkap dan memenjarakan Aung San Suu Kyi.
Menyusul kudeta tersebut, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pemerintahan sipil tandingan di Myanmar yang terdiri dari para anggota parlemen terpilih yang digulingkan militer pun dibentuk.
Baca juga : Perkuat Indeks, OJK Ketemu MSCI 18 Kali
Pada Februari 2022, NUG mengumumkan, mereka menerima yurisdiksi ICJ dan akan menarik keberatan awal Myanmar terhadap kasus genosida tersebut.
Menurut Direktur Eksekutif Special Advisory Council for Myanmar Ben Lee, sejak saat itu NUG telah bekerja sama dengan ICJ, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), untuk menginvestigasi berbagai kasus yang menggunakan prinsip yurisdiksi universal di pengadilan domestik, serta mekanisme dan penyelidik Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
“Kami telah melihat Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) mengeluarkan pernyataan kebijakan mengenai Rohingya dan negara bagian Rakhine, yang sangat fokus pada hak asasi manusia,” ujar Ben dikutip Channel News Asia, Rabu (18/11/2026).
Sebelumnya, ICJ pernah menyatakan negara tertentu melanggar kewajiban berdasarkan Konvensi Genosida. Pada 2007, mahkamah memutuskan Serbia telah melanggar kewajibannya untuk mencegah genosida Srebrenica pada 1995 selama Perang Bosnia.
Putusan Kamis (19/11/2026) ini juga akan memperlihatkan bagaimana ICJ mempertimbangkan kesimpulan dari laporan pencarian fakta PBB.
Lebih dari 1 juta etnis Rohingya tinggal di permukiman pengungsi terbesar di dunia yang terletak di Bangladesh. Sementara, berbagai upaya untuk memulangkan mereka ke Tanah Air telah menemui kegagalan.
Baca juga : 3 Kapal Induk AS Siaga di Timur Tengah
Situasi semakin rumit karena sebagian besar wilayah negara bagian Rakhine kini tidak lagi berada di bawah kendali militer Myanmar. Melainkan di bawah kendali Tentara Arakan, sebuah kelompok bersenjata etnis, yang juga menghadapi tuduhan melakukan pelanggaran terhadap warga Rohingya.
“Kondisi di negara bagian Rakhine tidak aman untuk memungkinkan kepulangan warga Rohingya yang berkelanjutan dan benar-benar bersifat sukarela,” ujar Lee. DAY
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Jumat, 20 November 2026 dengan judul "Menanti Vonis Genosida Di Myanmar Nasib Etnis Rohingya Di Ujung Palu Hakim Dunia"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.