Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Anggota DPR Tanya Wamensesneg Soal Penyadapan
Kamar Dan Ruangan Istana Sudah Steril?
Kamis, 19 November 2026 07:40 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan kekhawatiran soal keamanan lingkungan Istana. DPR pun mempertanyakan apakah kamar dan ruangan di Istana sudah steril dari perangkat penyadapan.
Pertanyaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso kepada Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dia menilai, pengamanan Istana tidak cukup hanya mengandalkan perlindungan fisik, tetapi juga harus menjamin keamanan informasi Presiden.
“Ini kan terkait dengan pengamanan Istana Negara masih dalam kewenangan Mensesneg ya, Pak Wamen? Bagaimana ya kamar, ruangan, itu kan harus steril itu,” tanya Sugiat.
Politikus Partai Gerindra tersebut meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan kerja dan seluruh tempat yang menjadi pusat aktivitas Kepala Negara. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan tidak ada perangkat penyadapan yang mengancam kerahasiaan komunikasi maupun informasi Presiden.
Baca juga : Buntut Ijazah Gibran, KPU-Bawaslu Bakal Disidang DKPP
“Kita mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan secara fisik Presiden, keamanan secara katakanlah informasi Presiden itu terjaga dan betul-betul steril. Dan betul-betul steril,” tegasnya.
Selain pemeriksaan ruangan, Sugiat juga meminta Kemensetneg mengevaluasi personel yang berada di lingkaran inti Presiden. Dia secara khusus menyoroti kemungkinan adanya personel yang masuk ke lingkungan Istana atas rekomendasi mantan Kapolri Jenderal LSP.
“Kalau ada memang kemarin personalia-personalia di lingkar inti presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman LSP, sterilkan! Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ,” tekannya.
Menurut Sugiat, evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), tetapi juga seluruh personel di lingkungan Kemensetneg. Sebab, keamanan Presiden berkaitan langsung dengan keselamatan negara dan kerahasiaan kebijakan Pemerintah.
Dia bahkan meminta, Pemerintah menelusuri kembali berbagai kebijakan yang telah diambil selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Sugiat khawatir informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyusupkan kepentingannya ke dalam kebijakan Pemerintah.
Baca juga : KPK Gandeng Puspom TNI Periksa Eks Kepala BNPB
“Ini kebijakan-kebijakan disisir kembali. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase? Telah terkena apa ya, penyusupan secara halus, sehingga ini ya menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya,” tuturnya.
Wamensesneg Juri Ardiantoro memastikan, pemeriksaan terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan Istana sudah berjalan. Dia menyebut, pemeriksaan personel merupakan prosedur rutin yang diterapkan terhadap seluruh pekerja di lingkungan Istana.
“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” kata Juri seusai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR.
Dia menjelaskan, pemeriksaan tersebut berlaku tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga tenaga profesional yang bekerja di lingkungan Istana.
Meski demikian, Juri tidak menjelaskan secara terperinci apakah pemeriksaan tersebut juga mencakup penyisiran teknis terhadap kamar, ruangan, dan perangkat elektronik untuk mendeteksi kemungkinan adanya alat penyadap.
Baca juga : Ajak Pengusaha Tirai Bambu Perluas Kerja Sama & Investasi
Sebelumnya, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menyeret sejumlah perwira tinggi dan mantan pejabat Polri, antara lain mantan Kapolri Jenderal LSP, Irjen ASN, Irjen EHS, dan Irjen SU.
ASN dan EHS telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sementara itu, sidang etik terhadap SU ditunda karena yang bersangkutan masih menjalani pemulihan akibat stroke.
Polri juga menjadwalkan sidang KKEP terhadap LSP pada pekan depan. Namun, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko belum mengungkapkan tanggal pasti pelaksanaan sidang tersebut.
Di sisi lain, Polri telah meningkatkan status perkara dugaan makar terkait penyadapan Presiden dari penyelidikan menjadi penyidikan. “Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). [BYU/FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya