Pemerhati Kesehatan
RM.id Rakyat Merdeka - Berita Rakyat Merdeka/RM.id 2 Februari 2025 mengambil judul “Anggaran Dipotong, Para Menteri Tidak Berani Protes”, menuliskan bahwa Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan APBN berimbas pada pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Para menteri legowo dan tidak berani protes atas kebijakan ini.
Arahan Prabowo tersebut ditindaklanjuti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian dan Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.
Dalam surat tersebut, Sri Mulyani meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk memangkas anggaran di 16 pos belanja yang dianggap kurang penting. Besarannya bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Salah satu kebijakan yang kini dilakukan pemerintah kita adalah efisiensi dan pada Rabu, 5 Februari, ada berbagai berita media massa tentang pemangkasan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Baca juga : Ini 3 Hal Yang Sebaiknya Dilakukan Indonesia
Yang harus dicamkan, pemangkasan anggaran ini tidak boleh mengurangi pelayanan kesehatan kepada rakyat. Setidaknya ada tujuh hal yang dapat dilakukan sehubungan pemangkasan anggaran Kemenkes.
Pertama dan utama, prioritas penggunaan anggaran harus diutamakan ke kegiatan langsung di lapangan, utamanya kegiatan promotif preventif dalam arti yang luas dan langsung melayani masyarakat.
Kedua dan juga amat penting, perlu diutamakan pelayanan kesehatan primer untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat kita. Sementara pelayanan kesehatan sekunder dan tersier dilakukan sesuai indikasi yang diperlukan.
Ketiga, peran serta tenaga dan profesi kesehatan harus ditingkatkan. Harus ada kerja bersama Pemerintah dengan petugas kesehatan di berbagai tingkatan, demi kesehatan bangsa.
Baca juga : Hari Kemerdekaan, Hari Republik & 5 Aspek Kesehatan India
Keempat, perlu upaya maksimal, bukan hanya untuk pemberdayaan masyarakat, tetapi juga bagaimana masyarakat memberi prioritas tinggi pada kesehatan diri dan keluarganya.
Kelima, kalau ada pembelian obat dan alat kesehatan, maka haruslah yang betul-betul bermanfaat di lapangan, langsung dapat digunakan dengan kesiapan SDM yang sudah terlatih mahir dan juga prasarana yang sudah tersedia mendukung.
Keenam, diplomasi kesehatan regional dan global harus terus ditingkatkan.
Ketujuh, seperti juga kebijakan umum untuk Kementerian dan Lembaga lain, hal-hal yang tidak perlu harus dikurangi, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta efisiensi kerja di dalam alur kerja kantor Kementerian, dengan menggunakan SDM ASN yang ada.
Baca juga : Amerika Serikat dan WHO
Prof Tjandra Yoga Aditama
- Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI
- Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara
- Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit serta Kepala Balitbangkes
- Penerima Rakyat Merdeka Award 2022 bidang Edukasi dan Literasi Kesehatan Masyarakat
- Penerima Rekor MURI April 2024 penulis artikel Covid-19 terbanyak di media massa
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.