RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong mengambil langkah tegas dan terpadu untuk menghentikan tawuran yang terus terulang di Underpass Manggarai, Jakarta Selatan. Salah satunya, mendirikan Posko Keamanan beroperasi 24 jam non stop.
Seperti tak ada obatnya, tawuran di Underpass Manggarai, terus terulang. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian untuk menyetop bentrokan antar warga tersebut.
Bahkan, pada awal tahun ini, tawuran berlangsung dua hari berturut-turut. Yakni, Kamis (1/1/2026), pukul 18.10 WIB dan Jumat (2/1/2026), sekitar pukul 15.00 WIB.
Baca juga : Barcelona Pertahankan Piala Super Spanyol, Xabi Alonso Sakit Hati
Terus berulangnya tawuran ini, jadi sorotan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Wibi Andrino. Untuk menghentikan tawuran, Wibi mengusulkan Manggarai ditetapkan sebagai kawasan prioritas keamanan terpadu.
Wibi menyebut, penetapan Manggarai sebagai kawasan pengawasan khusus, sudah sangat mendesak. Sebab, tawuran terus berulang di titik yang sama, sehingga kehadiran negara harus bersifat permanen dan tegas, bukan sekadar reaktif.
“Koordinasi ideal dilakukan melalui patroli terpadu berkelanjutan, antara Satpol PP DKI dan Kepolisian, dengan pembagian peran yang jelas,” kata Wibi, Selasa (6/1/2026).
Baca juga : Ferrari Dapat Rapor Merah, Kepala Tim Pasang Badan Bela Hamilton
Menurut Wibi, kawasan prioritas keamanan terpadu di Manggarai, perlu dilengkapi dengan pos pengamanan yang beroperasi selama 24 jam, serta CCTV yang terintegrasi dengan command center.
Dengan begitu, kata Wibi, proses pemantauan dan penindakan dapat dilakukan secara cepat dan berbasis data.
Selain pengamanan fisik, Wibi menekankan, pentingnya intervensi sosial yang serius. Upaya tersebut meliputi pemetaan aktor inti tawuran, pembinaan pemuda berbasis wilayah, hingga pelibatan tokoh masyarakat dan keluarga, dengan dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga : Kabar dari Lokasi Bencana Semakin Menggembirakan
“Prinsipnya jelas, tidak ada kompromi bagi pelaku dan tidak boleh lagi ada penanganan yang bersifat sementara,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.
Usulan ini didukung Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. Dia menilai, penerapan patroli permanen yang melibatkan Satpol PP dan Kepolisian, seharusnya sudah lama dilakukan di kawasan rawan tawuran maupun bentrokan antarwarga.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.