RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Ibu Kota telah berkembang menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Pandangan itu disampaikan anggota Fraksi Golkar, Syafi Fabio Djohan saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (19/1/2026).
“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Jakarta bukan lagi sekadar persoalan hukum atau kesehatan, tetapi telah menjadi ancaman serius yang meresahkan publik, memicu kriminalitas, serta merusak masa depan generasi muda dan kualitas hidup masyarakat,” kata Syafi.
Ia menegaskan fraksinya mendukung penuh pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Ranperda P4GN) sebagai wujud kehadiran negara di tingkat daerah dalam melindungi warganya. Namun, Golkar menekankan agar regulasi tersebut secara tegas memprioritaskan upaya pencegahan.
Baca juga : Prabowo: Hanya Dengan Iptek Peradaban Tinggi Dan Kesejahteraan Dapat Dicapai
Menurut Syafi, pencegahan harus dilakukan secara sistematis. Caranya melalui penguatan peran keluarga, sekolah, serta kelurahan sebagai garda terdepan dalam membentengi masyarakat dari ancaman narkotika. Ia menilai pendekatan penindakan semata tidak cukup karena tidak menyentuh akar persoalan.
“Pendekatan rehabilitasi yang manusiawi juga harus dijamin dalam ranperda ini, dengan memastikan akses rehabilitasi medis dan sosial yang mudah, terjangkau, dan terintegrasi,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan P4GN. Tim terpadu P4GN, lanjut Syafi, harus dinilai berdasarkan kinerja nyata dan hasil yang dapat dievaluasi secara terbuka, bukan sekadar keberadaan administratif.
Baca juga : Gotong Royong Warga Dan TNI, Pembangunan Jembatan Bailey Hingga Armco Dikebut
“Ranperda P4GN perlu mengatur indikator keberhasilan, kewajiban pelaporan pelaksanaan P4GN kepada DPRD, serta kepastian penganggaran yang berkelanjutan dalam APBD agar kebijakan ini benar-benar efektif dan berkesinambungan,” tambahnya.
Dalam rapat yang sama, Fraksi Golkar juga menyampaikan pandangan terhadap Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046. Golkar memandang dokumen tersebut strategis dalam konteks transformasi Jakarta menuju kota global pasca-perubahan status ibu kota negara.
Fraksi Golkar menerima Ranperda RPIP untuk dibahas lebih lanjut. Namun, Golkar menekankan bahwa RPIP harus menjadi instrumen kebijakan yang efektif dan dapat diawasi, bukan sekadar dokumen perencanaan jangka panjang.
Baca juga : Satgas Galapana DPR Dorong Sinkronisasi Data untuk Percepatan Huntara
“RPIP perlu dilengkapi mekanisme implementasi yang terukur melalui rencana aksi jangka menengah, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi kepada DPRD,” jelas Syafi.
Golkar juga menegaskan pentingnya keberpihakan nyata terhadap industri kecil dan menengah (IKM) melalui peningkatan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, pembangunan industri di Jakarta harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan daya dukung lingkungan agar tetap ramah lingkungan dan tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.