RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menaikkan tarif Bus Transjakarta, Bus Transjabodetabek, hingga Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta mulai 1 Januari 2027. Kebijakan itu diharapkan diiringi dengan mengatasi 12 pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan layanan transportasi publik tersebut.
Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, kenaikan tarif ini mengandung konsekuensi meningkatkan pelayanan.
Pertama, sterilisasi busway (dedicated lane) memerlukan pendekatan sistem. “Kebijakan ini memang tidak mudah, di tengah masih maraknya kendaraan pribadi yang menerobos busway,” kata Djoko kepada Rakyat Merdeka, Jumat (16/10/2026).
Namun, lanjut Djoko, pelanggaran tersebut dapat dicegah, selain oleh pengawasan petugas di lapangan, juga melalui kamera pemantau yang terintegrasi langsung dengan sistem tilang elektronik (ETLE) milik Ditlantas Polda Metro Jaya.
Dia mengingatkan, melalui sistem tilang elektronik, setiap pelanggar akan otomatis terdata dan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Konsekuensi kedua, menurutnya, penambahan layanan angkutan pengumpan (feeder) di kawasan perumahan di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek), sebagai perjalanan awal menuju stasiun Commuter Line, LRT Jabodebek dan perhentian Bus Transjabodetabek.
“Saat ini, belum sampai 5 persen kawasan perumahan di Bodetabek, dari total 1.951 kawasan perumahan, yang dilayani transportasi umum,” tandas Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.
Baca juga : Nottingham Forest Vs Arsenal, Tak Semudah Itu Menuju Puncak...
Djoko memaparkan, di Bodetabek terdapat 127 kawasan perumahan mewah (harga di atas Rp 2 miliar per unit), 242 kawasan perumahan sedang (Rp 1 miliar–Rp 2 miliar), dan 1.582 kawasan perumahan kelas bawah (kurang dari Rp 1 miliar).
Dalam sehari, kata Djoko, sekitar 4 juta orang dari wilayah Bodetabek masuk Jakarta. “Sekitar sepertiga yang dapat dilayani transportasi umum,” tandas akademisi yang gemar naik moda transportasi publik ini.
Rinciannya, jelas Djoko, LRT Jabodebek 115 ribu penumpang, Commuter Line 1,1 juta penumpang, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta 127 ribu penumpang, Trans Jabodetabek 55 ribu penumpang.
“Dengan demikian, perlu menambah kapasitas transportasi umum, seperti penambahan rute Transjabodetabek dan Jabodebek Residence Connexion ke 127 kawasan perumahan mewah di Bodetabek, serta mikrotrans di Jakarta,” sarannya.
Saat ini, menurut Djoko, sudah beroperasi 18 rute Transjabodetabek. “PT Trans Jakarta pun sudah mengoperasikan 87 rute Mikrotrans,” ujar pria yang sering blusukan naik kendaraan umum ini.
Untuk mewujudkan penambahan layanan angkutan pengumpan, saran Djoko, Pemprov DKI dapat meminta dana hibah setiap tahun yang diberikan ke Pemda Bodetabek agar diprioritaskan untuk mengembangkan rute dari kawasan perumahan menuju stasiun Commuter Line/Trans Jabodebek dan halte Trans Jabodetabek, dengan tarif murah atau terintegrasi.
Konsekuensi ketiga, menurutnya, pengurangan waktu tunggu dengan memperpendek jarak antarbus (headway) di koridor utama, menjadi 3–5 menit pada jam sibuk (peak hours), agar antrean penumpang di halte tidak mengular.
Baca juga : Pindah Ke Ducati, Pedro Acosta Ingin Berguru Ke Marquez
“Dengan demikian, Pemprov DKI perlu menambah jumlah unit pada rute-rute gemuk atau rute non Bus Rapid Transit (BRT) yang tingkat okupansinya sangat tinggi,” usulnya.
Keempat, sambung Djoko, merawat secara berkala sistem pendingin udara (AC), kebersihan interior, suspensi serta memastikan fasilitas keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan pemecah kaca selalu siap pakai.
Kelima, kata Djoko, meningkatkan standar perawatan mekanis, serta standar pelatihan berkendara bagi para sopir untuk menekan angka kecelakaan maupun armada mogok di jalan.
“Keenam, Pemprov DKI perlu memperluas halte-halte yang sering mengalami penumpukan kapasitas, agar area tunggu penumpang lebih lega dan berventilasi baik,” usulnya.
Ketujuh, papar Djoko, memastikan seluruh halte dilengkapi ramp yang tidak terlalu curam, guiding block yang utuh, serta lift atau eskalator yang berfungsi optimal bagi lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas dan ibu hamil.
“Kedelapan, menambah kapasitas kipas angin atau pendingin udara di halte padat, ketersediaan toilet bersih, musala, dan tempat isi ulang air mineral,” sarannya.
Kesembilan, sambung Djoko, memperbarui mesin gate pembayaran di halte agar respons pembacaan kartu lebih cepat, guna mencegah penumpukan antrean di pintu masuk.
Baca juga : Ada Penumpang Gelap di Kasus Ijazah Gibran
Kesepuluh, kata dia, mempermudah titik pindah antarmoda (LRT Jabodebek, MRT Jakarta dan Commuter Line) tanpa harus keluar terlalu jauh dari kawasan halte integrasi.
“Konsekuensi kesebelas, meningkatkan akurasi posisi bus secara real time, agar pengguna dapat merencanakan perjalanan dengan presisi,” tandasnya.
Kedua belas, menambah jumlah CCTV berteknologi kecerdasan buatan (AI face recognition), serta petugas keamanan di dalam bus maupun di halte, untuk menekan angka kecelakaan, pencopetan dan pelecehan seksual.
“Termasuk di dalamnya, memberikan pelatihan berkala kepada petugas halte maupun pengemudi mengenai hospitality, empati dan penanganan kondisi darurat,” ujarnya.
Rencana kenaikan tarif Transjakarta disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/9/2026).
“Tarif sudah 20 tahun tidak berubah. Kami akan berlakukan tarif baru, tanggal 1 Januari 2027. Sehingga, ada kesempatan yang cukup panjang untuk sosialisasi,” kata Pram.
Meski tanggal pemberlakuan kenaikan tarif sudah disampaikan, Pemprov DKI belum mengumumkan secara resmi berapa tarif baru itu. Saat ini, tarif masih Rp 3.500. DAF
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.