RM.id Rakyat Merdeka - The Habibie Center kembali menggelar Habibie Democracy Forum, di Sasono Mulyo Ballroom, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat pada 12 dan 13 November 2024.
Forum bertema 'Memperkuat Ketahanan Demokrasi: Memajukan Governansi Inklusif dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna' itu menjadi wadah strategis untuk membahas tantangan, peluang, dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Acara ini dibuka Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, bersama Sekretaris Dewan Pengurus Nadia Habibie.
Dalam sambutannya, Prof Dewi menyampaikan, forum ini merupakan bagian dari visi The Habibie Center yang konsisten selama 25 tahun dalam upaya melanjutkan cita-cita BJ Habibie untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
Forum ini diharapkan menjadi sarana penting dalam memperkuat ketahanan demokrasi, terutama dalam menghadapi fenomena democratic backsliding yang terjadi, baik di Indonesia maupun secara global.
Dia mengungkapkan, Freedom House, Varieties of Democracy, dan Economist Intelligence Unit mencatat ada peningkatan ancaman otokrasi global dan melemahnya nilai-nilai demokratis.
Menurut, Prof. Dewi, untuk menghadapi tantangan itu ketahanan demokrasi yang kuat diperlukan melalui penguatan lembaga-lembaga demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel.
Baca juga : AISI Beberin Tantangan Kendaraan Listrik Di Indonesia
Habibie Democracy Forum 2024 mengangkat tema ketahanan demokrasi dengan menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan lembaga pemikir (think-tank) dalam memastikan transparansi pemerintahan dan mendorong partisipasi aktif warga negara, khususnya generasi muda.
Dalam sambutan mewakili keluarga Habibie, Nadia Habibie menyampaikan penghormatan atas nilai-nilai demokrasi yang diwariskan oleh BJ Habibie.
"Bagi Eyang Habibie, demokrasi adalah cara hidup yang menjunjung tinggi partisipasi semua warga tanpa memandang latar belakang," tutur Nadia.
Keluarga besar Habibie berkomitmen menjaga visi BJ Habibie untuk Indonesia yang desentralistik, inklusif, dan partisipatif. Setiap warga memiliki suara dalam menentukan masa depan bangsa.
Agenda Habibie Democracy Forum 2024 dibuka dengan pidato kebangsaan dari Prof. Mahfud MD, eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Dia mengingatkan, Indonesia harus tetap berlandaskan konstitusi dan demokrasi sebagai fondasi negara yang merdeka.
Pemilu, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini adalah mekanisme utama untuk mendistribusikan kekuasaan sesuai aspirasi rakyat.
Baca juga : Anggota DPR Puji Kinerja dan Capaian Telkom Indonesia
Ia mengingatkan, demokrasi tanpa hukum bisa berujung anarki, dan hukum tanpa demokrasi menjadi kedzaliman.
Menurut Mahfud, yang dibutuhkan bukan sekadar pembentukan peraturan baru, tetapi penegakan hukum yang kuat.
Penegakan hukum yang baik berpotensi memperbaiki sekitar 44 persen dari aset negara yang bermasalah.
Acara kemudian dilanjutkan dengan Panel Kebangsaan yang mengangkat tema “Desentralisasi, Governansi Inklusif, dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna untuk Pemberdayaan Masyarakat”.
Diskusi panel diisi oleh sejumlah tokoh ahli, yaitu Bivitri Susanti (Anggota Pokja Reformasi Perundang-Undangan TPRH), Julian Aldrin Pasha (Ketua Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, The Habibie Center), Fiona Wiputri (Manajer Multimedia, Konde.co), dan Sandrayati Moniaga, (Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2012–2022).
Panel ini dipimpin Prof. Dr. Firman Noor, M.A. (Hons), Peneliti Senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Associate Fellow The Habibie Center, dengan penutup sesi oleh Dr. Denis Suarsana, Direktur Indonesia dan Timor Leste, Konrad-Adenauer-Foundation (KAS).
Tahun ini merupakan kali kedua The Habibie Center menyelenggarakan Habibie Democracy Forum, setelah pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023.
Baca juga : Pesta Budaya 3 Tahun Perjalanan Warisan Budaya Indonesia
Tahun ini, Habibie Democracy Forum memiliki tujuan khusus untuk pertama, memetakan signifikansi governansi inklusif serta partisipasi warga negara yang bermakna dalam upaya memperkuat ketahanan demokrasi.
Kedua, menganalisis peran kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan transparansi dan memberantas korupsi sebagai bagian dari ketahanan demokrasi.
Berikutnya ketiga, mengidentifikasi inovasi teknologi untuk governansi partisipatif, serta mengatasi hambatan partisipasi digital.
Dan terakhir, keempat, memetakan hambatan partisipasi kelompok terpinggirkan dalam proses kebijakan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.