RM.id Rakyat Merdeka - Dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan, oligarki politik dan ekonomi telah lama menjadi tantangan besar dalam pembangunan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Sistem ini memungkinkan segelintir elite menguasai sumber daya politik dan ekonomi, sehingga menciptakan ketimpangan yang semakin lebar serta menghambat partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan. Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin yang memiliki visi kuat untuk Indonesia yang adil dan makmur, diharapkan mampu untuk memerangi oligarki politik dan ekonomi di Indonesia.
Bamsoet menyatakan, memerangi oligarki politik dan ekonomi memang bukan tugas yang mudah. Tetapi, dengan komitmen kuat dan langkah-langkah strategis, Presiden Prabowo dapat membawa Indonesia menuju sistem yang lebih adil dan inklusif. Reformasi politik, penguatan lembaga anti korupsi, pembatasan monopoli, dan pemberdayaan UMKM merupakan beberapa langkah kunci yang dapat diambil.
"Dengan dukungan rakyat dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," ujar Bamsoet, saat memberikan kuliah di Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Unhan, secara daring, di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Baca juga : Bertemu Wagub Erwan Setiawan, Bamsoet Dukung Pemekaran Daerah Jabar
Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, oligarki di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Tetapi, merupakan warisan lama dari sistem politik dan ekonomi yang terpusat dan terus berkembang pasca era reformasi.
Oligarki di Indonesia didominasi segelintir keluarga dan kelompok elite yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Data dari Global Wealth Report 2023 menunjukkan, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 45 persen kekayaan nasional.
Bamsoet menyatakan, contoh nyata kuatnya pengaruh oligarki dalam sektor strategis dapat dilihat dari beberapa kasus yang mulai berhasil diungkap Presiden Prabowo di masa 100 hari kepemimpinannya. Semisal, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun. Lalu, kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 dengan kerugian negara sebanyak Rp 300 triliun.
Baca juga : Ketum AMPG Said Aldi Serahkan Bantuan Untuk Palestina, Ajak Dunia Bersatu Dukung Gaza
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini memaparkan, sejumlah langkah strategis dapat diambil untuk memerangi oligarki di Indonesia. Presiden Prabowo dapat memulai dengan mereformasi sistem politik yang lebih inklusif dan transparan. Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem Pemilu yang menghapuskan politik berbiaya tinggi dan praktik politik uang.
Selain itu, lembaga anti korupsi, seperti KPK harus diberi dukungan penuh untuk menginvestigasi dan menindak praktik korupsi yang melibatkan oligarki. Data dari KPK dan Kejaksaan menunjukkan terdapat peningkatan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pengusaha besar.
Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Semisal, dengan mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat memantau alokasi anggaran dan proyek-proyek Pemerintah. "Contohnya adalah penggunaan sistem e-procurement di Indonesia yang telah mengurangi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa," urai Bamsoet.
Baca juga : Gerindra Ultah, Bahlil: Kado Spesialnya, Kita Dukung Prabowo-Gibran Sampai Akhir
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, salah satu bentuk oligarki ekonomi adalah monopoli sumber daya alam dan lahan oleh segelintir kelompok. Presiden Prabowo dapat menerapkan kebijakan redistribusi lahan dan membatasi kepemilikan lahan oleh korporasi besar. Salah satu contoh keberhasilan, program reforma agraria di Thailand yang berhasil mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan.
Oligarki ekonomi dapat pula dilawan dengan memperkuat UMKM. Data dari Kementerian UMKM menunjukkan, UMKM menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja. "Presiden Prabowo dapat memperluas akses pembiayaan dan pelatihan bagi UMKM, sehingga mereka dapat bersaing dengan korporasi besar," pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.