RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, ekosistem perumahan hanya bisa tumbuh kuat lewat kolaborasi.
Keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemda, pengembang, perbankan, akademisi, swasta, hingga aparat hukum menjadi kunci melahirkan terobosan kreatif yang bukan hanya menyediakan rumah layak, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Perumahan ini lintas sektor. Ada pembiayaan, pembangunan, perizinan, sampai hukum. Semua pihak harus duduk bersama. Kalau ekosistemnya solid, terobosan kreatif bisa kita hadirkan," kata Ara, sapaan Maruarar, dalam Indonesia Property Forum di Metro TV, Kamis (25/9/2025).
Ara menekankan, Pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran sehingga kebutuhan perumahan tidak mungkin sepenuhnya ditopang APBN. Karena itu, gotong royong lintas ekosistem menjadi jalan keluar.
Baca juga : Fraksi Gerindra DPR: APBN 2026 Katalisator Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi
"Kalau hanya mengandalkan APBN, pasti tidak cukup. Tapi kalau ada kolaborasi perbankan, swasta, pengembang, Pemda, dan akademisi, hasilnya jauh lebih besar," tegasnya.
Sejumlah langkah konkret pun dijalankan. Dari sisi pembiayaan, Pemerintah meluncurkan KUR Perumahan untuk mendukung konsumen dan pelaku usaha di sektor ini. Skema rent to own juga disiapkan agar masyarakat bisa mulai dari sewa sebelum rumahnya menjadi milik sendiri.
Alokasi rumah subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga naik tajam, dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit, lonjakan terbesar sepanjang sejarah program perumahan rakyat. Dengan begitu, makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa menikmati rumah bersubsidi dengan cicilan terjangkau.
Kolaborasi dengan Pemda ikut diperkuat. Bersama Pemprov DKI Jakarta, Kementerian PKP sedang menyiapkan pola kerja sama strategis untuk kebutuhan hunian di ibu kota. Di Tangerang, renovasi rumah tidak layak huni digarap bareng Yayasan Buddha Suci dan Sedayu Group.
Baca juga : Menteri PKP Gandeng 3 Ribu Ekosistem, Sosialisasi KUR Perumahan Di Jawa Barat
Menteri dari Partai Gerindra ini menambahkan, bentuk kolaborasi lain hadir lewat insentif fiskal. Misalnya,
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dipermudah bersama Pemda, sementara PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diberikan untuk meringankan masyarakat yang ingin punya rumah.
Kementerian PKP juga bekerja sama dengan perguruan tinggi. Bersama Universitas Indonesia, dosen dan tenaga kependidikan yang masuk kategori MBR difasilitasi agar bisa memiliki rumah layak.
"Kalangan akademisi juga bagian dari ekosistem yang harus diperhatikan," jelasnya.
Menurut Ara, semua terobosan ini bukan sekadar program, tapi bukti nyata gotong royong lintas ekosistem.
Baca juga : Menteri Mukhtarudin: Anggaran Harus Berdampak Nyata Bagi PMI
Ke depan, pihaknya berkomitmen memperkuat kolaborasi agar sektor perumahan makin jadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan.
"Kalau Pemerintah, perbankan, pengembang, akademisi, swasta, dan pemda jalan bersama, hasilnya luar biasa. Kita bukan hanya bangun rumah, tapi juga buka lapangan kerja, gerakkan industri, dan tumbuhkan ekonomi,” tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.