Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru beberapa bulan berjalan kini menjadi sorotan. Kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah telah menimbulkan kekhawatiran publik. Data pemantauan JPPI per 27 September 2025 mencatat, sebanyak 8.649 anak menjadi korban keracunan akibat konsumsi makanan MBG. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya, 29 September, memang menekankan bahwa kasus ini secara statistik hanya 0,0017 persen dari total penerima. Namun, sekecil apa pun angka itu, ketika menyangkut keselamatan anak, satu korban pun sudah merupakan alarm keras yang tak boleh diabaikan.
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah tanggap darurat. Presiden menginstruksikan empat hal: memperbaiki tata kelola untuk mencegah keracunan berulang, merekrut koki terlatih dengan alat rapid test, memastikan sterilisasi dapur termasuk melalui filter air, serta memasang CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Menko Pangan Zulkifli Hasan juga mengumumkan penutupan sementara SPPG bermasalah, mewajibkan sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS), serta melibatkan puskesmas dan UKS untuk pengawasan rutin.
Langkah-langkah ini tentu patut diapresiasi. Namun, pertanyaannya: apakah cukup untuk mengatasi akar masalah MBG? Jika kita cermati, permasalahan program ini lebih mendasar. Bukan hanya soal teknis distribusi atau sterilisasi, melainkan juga menyangkut desain program, tata kelola, serta mekanisme pengawasan. Tanpa perbaikan struktural, MBG akan terus mengulang masalah serupa.
5 Langkah Strategis
Untuk perbaikan secara menyeluruh, lima langkah penting yang perlu ditempuh pemerintah agar program ini benar-benar efektif, adil, dan berkelanjutan.
Baca juga : Gerindra Desak BGN Evaluasi MBG: Perbaiki Tata Kelola, Jangan Hilangkan Manfaat!
Pertama, mengevaluasi target penerima manfaat. Desain MBG terlalu luas. Program ini menyasar seluruh siswa di Indonesia, tanpa diferensiasi kondisi gizi dan sosial ekonomi. Padahal, Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan persoalan gizi tidak merata. Angka stunting tertinggi ada di NTT (37%), Sulawesi Barat (35,4%), dan Papua Barat Daya (30,5%). Sebaliknya, Bali hanya 8,6% dan Jawa Timur 14,7%.
Data ini menunjukkan, kebutuhan intervensi berbeda antarwilayah. Bila target MBG diarahkan terutama kepada kelompok rentan yaitu anak stunting, ibu hamil, dan siswa dari keluarga miskin, program akan lebih tepat sasaran. Data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat digabungkan dengan SSGI 2024 untuk memetakan sasaran. Hasilnya, anggaran negara tidak terbebani berlebihan, sementara manfaat langsung terasa bagi mereka yang paling membutuhkan.
Kedua, memulai dari skala kecil, lalu scale up. Kelemahan kedua MBG adalah implementasi masif sejak awal. Pemerintah langsung meluncurkan program ini untuk lebih dari 80 juta siswa tanpa pilot project yang memadai. Akibatnya, proses pembelajaran dari lapangan sangat minim.
Padahal, program publik yang kompleks seharusnya dimulai secara bertahap. Uji coba di wilayah terbatas akan memberi ruang evaluasi, memperbaiki SOP, serta membangun kapasitas pelaksana sebelum diperluas. Fakta bahwa keracunan sudah terjadi sejak tahap awal uji coba, tetapi kurang dianggap serius, adalah bukti betapa pentingnya learning by doing.
Karena itu, Pemerintah sebaiknya melakukan moratorium penambahan SPPG baru. Fokus pada perbaikan dapur dan manajemen yang sudah ada, lalu perluas secara bertahap setelah sistem terbukti aman dan efisien.
Baca juga : Kapolri Perintahkan Jajaran Usut Kasus Keracunan MBG
Ketiga, perbaikan skema seleksi dan kontrak. Persoalan lain yang mendasar adalah tata kelola penetapan SPPG. Saat ini, calon penyelenggara diwajibkan membangun dapur dan melengkapi fasilitas terlebih dahulu, baru kemudian melalui verifikasi dan validasi untuk mendapatkan kontrak kerja sama. Skema ini sangat berisiko. Yayasan membangun SPPG tanpa kepastian kontrak. Tidak heran jika yang muncul kemudian adalah praktik jual-beli “titik SPPG”.
Situasi ini bukan hanya merugikan vendor, tetapi juga mengacaukan integritas sistem. Untuk memperbaikinya, BGN harus membalik alur: kontrak diberikan lebih dulu setelah verifikasi administrasi, lalu pembangunan dilakukan sesuai standar. Dengan kepastian kontrak, calon vendor dapat mengakses pembiayaan dari bank atau investor, sehingga tidak bergantung pada praktik spekulatif yang merusak.
Keempat, mencegah spekulasi jual-beli titik SPPG dengan pembatalan penetapan lama. Sejalan dengan perbaikan kontrak, langkah tegas perlu diambil terhadap praktik jual-beli titik yang kini marak. Titik-titik SPPG yang sudah ditetapkan tetapi belum aktif sebaiknya dibatalkan, lalu dibuka kembali pendaftaran baru dengan sistem yang lebih transparan.
Langkah ini akan mengembalikan kredibilitas program. Vendor yang serius bisa mendaftar dengan mekanisme jelas, sementara spekulan tersingkir. Transparansi peta titik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Kelima, pengawasan independen. Kunci keberhasilan MBG terletak pada pengawasan. Saat ini, kontrol lebih banyak dilakukan oleh internal pemerintah. Padahal, pengalaman menunjukkan, tanpa mekanisme check and balance dari pihak independen, praktik penyimpangan sulit dicegah.
Baca juga : Sekolah Mazhab Ciputat Resmi Diluncurkan, Hidupkan Tradisi Intelektual
Pemerintah perlu melibatkan lembaga independen untuk mengawasi seluruh rantai proses, mulai dari seleksi vendor hingga distribusi makanan di sekolah. Modelnya bisa seperti jasa konsultan pengawas pada proyek konstruksi. Alternatif lain adalah melibatkan sekolah dan komite sekolah secara resmi dalam pengawasan harian. Tentu, dana pengawasan perlu dialokasikan khusus dalam anggaran MBG agar fungsi ini berjalan efektif.
Penutup
Kasus keracunan MBG adalah peringatan bahwa kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup jutaan anak tidak boleh dikelola secara serampangan. Empat instruksi presiden dan langkah korektif yang ditempuh saat ini sangat penting, tetapi masih berfokus pada aspek teknis.
Yang lebih mendesak adalah membenahi desain program sejak hulu: menentukan target penerima manfaat yang tepat, membangun sistem bertahap, memperbaiki skema seleksi dan kontrak, menghentikan praktik jual-beli titik, serta memastikan pengawasan independen berjalan. Dengan lima langkah ini, MBG berpeluang menjadi program strategis yang benar-benar meningkatkan gizi anak Indonesia, bukan sekadar proyek ambisius yang menyisakan masalah.
Jika Pemerintah berani melakukan evaluasi menyeluruh dan koreksi mendasar, MBG bisa menjadi tonggak penting dalam menurunkan stunting, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan nasional ini.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.