RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, mengapresiasi serta mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak bencana di Sumatera sebesar Rp 60 juta per unit. Bamsoet, sapaan akrab Bambang, mengajak para konglomerat dan para pengusaha yang tergabung di dalam Kadin Indonesia ikut mendukung bahu-membahu membantu para korban mengikuti langkah Presiden.
Sebelumnya, selain memastikan bantuan bahan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan lain, Presiden Prabowo juga telah memberlakukan kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani terdampak bencana. Melalui kebijakan tersebut, Presiden kembali menunjukkan kehadiran negara dan Pemerintah di tengah masa-masa sulit yang sedang dihadapi warga terdampak bencana.
Menurutnya, bantuan dan rangkain kebijakan itu harus dipahami sebagai upaya awal dari Presiden memulihkan kepercayaan diri dan harapan para warga terdampak. “Dengan hadir di lokasi bencana dan memberlakukan kebijakan-kebijakan populis, Presiden menggemakan pesan yang sangat jelas bahwa warga terdampak tidak dibiarkan sendirian karena pemerintah selalu hadir di tengah mereka,” ujar Bamsoet, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Baca juga : DePA-RI Dukung Tindak Pelaku Kejahatan Lingkungan Penyebab Bencana Sumatera
Ketua DPR ke-20 dan Ketua MPR ke-15 ini memaparkan, data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah rumah rusak di lokasi bencana mencapai 37.546 unit. Banyak rumah terkubur lumpur setebal hingga dua meter. Jumlah pengungsi mencapai 902.545 orang yang masih bertahan di posko dan tenda darurat. Sejumlah sekolah dan rumah sakit juga mengalami kerusakan parah.
"Banjir bandang dan bencana longsor membawa material berupa campuran tanah, batuan, lumpur, serta material organik seperti kayu dan sisa tumbuhan. Material tersebut terbawa arus air berkecepatan tinggi sehingga menimbulkan daya rusak besar. Bahkan sejumlah desa dilaporkan hilang atau tertimbun," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, upaya pemulihan pascabencana dan mitigasi risiko sosial-ekonomi hendaknya tidak berjalan sendiri-sendiri. Sebab, bencana Sumatera tidak hanya mengancam keselamatan jiwa warga, tetapi juga merusak stabilitas ekonomi keluarga serta keberlangsungan usaha kecil.
Baca juga : JNE Distribusikan Lebih Dari 500 Ton Bantuan Untuk Korban Bencana Sumatera
Jadi, tambah Bamsoet, masalahnya bukan urusan sektoral. Pemulihan pascabencana harus menjadi kerja kolektif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.
“Dunia usaha tidak boleh bergerak tanpa koordinasi. Begitu pula partai politik harus memastikan dukungan kebijakan yang memadai. Tanpa koordinasi, upaya kita tidak akan efektif,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak. Distribusi bantuan, ketersediaan kebutuhan pokok dan obat-obatan, perbaikan wilayah pemukiman serta pemulihan infrastruktur dasar harus berada dalam satu komando kebijakan agar tidak tumpang tindih dan berjalan tanpa arah.
Baca juga : Wamen Fajar Ajak Siswa Peduli Korban Banjir Sumatera
Mitigasi risiko sosial-ekonomi juga tidak boleh berhenti pada penanganan tanggap darurat. Negara harus menjamin keberlanjutan hidup warga, termasuk dukungan psikososial, akses pembiayaan pemulihan usaha, dan penguatan jaring pengaman sosial.
"Sering kali korban bencana selamat dari bahaya fisik, tetapi tenggelam dalam kesulitan ekonomi setelahnya. Di sinilah intervensi negara dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.