RM.id Rakyat Merdeka - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai langkah Pemerintah memfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dapur umum dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan kebijakan yang tepat. Keputusan tersebut mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat terdampak tanpa menunggu pembangunan dapur umum seperti pola penanganan bencana sebelumnya.
Menurut Trubus, MBG dirancang dengan fasilitas dapur berstandar, distribusi teratur, serta rantai pasok stabil. Dalam situasi darurat, seluruh infrastruktur itu dapat langsung dialihkan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi.
“Dalam situasi bencana, kecepatan adalah faktor utama. Dapur MBG sudah tersedia dan beroperasi setiap hari untuk menyuplai makanan kepada anak sekolah. Maka ketika terjadi bencana, fasilitas itu langsung dapat dialihfungsikan untuk membantu korban, tanpa jeda waktu membangun dapur umum baru,” kata Trubus, dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).
Ia menambahkan, MBG terbukti tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi harian pelajar, tetapi juga memberi manfaat lebih luas sebagai sistem darurat pangan nasional ketika terjadi gangguan atau krisis.
Baca juga : PGE dan Pengembang Panas Bumi Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Aceh
Terkait pembiayaan, Trubus menegaskan tidak ada potensi tumpang tindih anggaran. Menurut dia, MBG memiliki struktur pendanaan mandiri, begitu juga anggaran penanganan bencana yang dikelola lembaga terkait.
“Dana MBG dan dana bencana sudah punya pos anggaran masing-masing. Keduanya berjalan berdampingan dan tidak saling mengganggu. Justru saling menguatkan agar sasaran pemenuhan makanan untuk anak sekolah maupun korban bencana bisa tercapai dengan baik,” ujarnya.
Ia juga tak sependapat dengan pandangan yang mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan untuk penanganan bencana. Menurut Trubus, pengalihan anggaran justru mengganggu perencanaan jangka panjang MBG yang dirancang berkelanjutan.
“Pemerintah tentu sudah mengatur secara teknis alur penggunaan anggaran. Selama prosesnya sesuai prosedur, tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada potensi audit bermasalah, dan tidak ada ruang penyalahgunaan. Yang penting, pelaksanaannya berjalan lancar dan korban bencana terpenuhi kebutuhannya,” tegasnya.
Baca juga : Bantu Korban Bencana, Pegadaian Beri Internet Gratis Di Kantor Cabang
Trubus menyoroti penanganan bencana yang tidak semata urusan penyediaan makanan. Ia mengingatkan masalah rekonstruksi, kerusakan infrastruktur, gangguan sosial-ekonomi, hingga trauma psikologis korban membutuhkan gotong royong dan pembagian tugas jelas.
“Ada ribuan warga yang kehilangan keluarga dan harta benda. Situasi tersebut menimbulkan beban sosial besar. Maka kementerian dan lembaga harus bersatu dan bekerja dalam kerangka penanganan lintas sektor,” katanya.
Dalam tahap distribusi pangan, ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mungkin bekerja sendiri. Akses menuju wilayah bencana sering terputus, infrastruktur rusak, logistik terganggu, dan pasokan bahan makanan di lokasi sulit diperoleh.
Karena itu, menurut Trubus, peran TNI dan Polri sangat penting untuk menjamin kelancaran distribusi, terutama pada wilayah terisolasi atau berisiko tinggi. Ia juga mengingatkan BGN agar memperkuat fungsi monitoring sehingga kualitas makanan MBG tetap terjaga baik dalam situasi normal maupun selama penanganan bencana. Ia menyebut potensi masalah bisa muncul jika koordinasi tidak optimal, seperti keterlambatan pasokan, kualitas pangan menurun, atau risiko kontaminasi.
Baca juga : Golkar Galang Rp 3 Miliar untuk Korban Bencana & Minta Legislator Siap Mitigasi
“Koordinasi yang lemah bisa memunculkan masalah klasik, misalnya kasus keracunan makanan yang pernah terjadi pada program bantuan pangan di beberapa daerah. Itu harus dicegah dengan pengawasan ketat,” ujarnya.
Trubus menegaskan tiga aspek utama yang harus dijaga pemerintah dalam implementasi MBG, yaitu kualitas makanan—mulai dari bahan baku, pengolahan hingga penyajian—kelancaran distribusi terutama di daerah terisolasi, serta ketepatan sasaran bagi pelajar sebagai penerima utama MBG maupun masyarakat terdampak bencana.
Dalam situasi darurat seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Trubus menyebut kesempurnaan bukan prioritas. Fokus utama adalah memastikan setiap korban mendapat makanan layak setiap hari. “Pada masa bencana tidak ada distribusi yang sempurna. Yang penting korban bisa makan dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi terlebih dahulu,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.