RM.id Rakyat Merdeka - Partai Gerindra masih terus memantau perkembangan rehabilitasi dan strukturisasi Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut) pascabencana yang terjadi pada akhir November 2025. Terutama, terkait penyediaan hunian sementara (huntara) yang layak bagi para korban bencana.
“Kami memastikan mandat Presiden Prabowo Subianto, agar warga terdampak bencana segera memperoleh hunian layak, benar-benar terlaksana di lapangan,” kata politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade dilansir dari situs Partai Gerindra, Jumat (23/1/2025).
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu mengatakan, salah satu upaya memastikan korban bencana dapat bangkit kembali, adalah dengan memastikan ketersediaan fisik huntara. Andre mengapresiasi peran Danantara dalam percepatan program bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kota Padang.
“Apa yang dilakukan Danantara selaras dengan program Presiden Prabowo dalam mempercepat bantuan bagi korban bencana,” katanya.
Baca juga : Kasus Kredit Macet Kerap Terjadi Akibat Wanprestasi
Andre menceritakan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR ke Padang, Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026). Dia mendengar langsung laporan dari lapangan, bahwa pembangunan huntara berjalan dengan sangat cepat.
“Di Kecamatan Batang Anai, progres pembangunan sudah mencapai 90 persen hanya dalam delapan hari kerja. Ini bukti nyata BUMN hadir dan bekerja efektif untuk rakyat,” ungkapnya.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini menambahkan, huntara yang hampir rampung tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga dirancang untuk menunjang kualitas hidup masyarakat. Fasilitas yang disediakan, kata dia, meliputi area olahraga, taman bermain anak, hingga ruang pertemuan warga.
“Berdasarkan data yang kami terima, masih dibutuhkan sekitar 500 unit huntara tambahan di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota,” pungkasnya.
Baca juga : Buntut Cuaca Ekstrem, Siswa DKI Belajar Online
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Pusat, DPR, BUMN, dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana. Dia mengatakan, pembangunan huntara tidak hanya memberikan tempat berteduh, tetapi juga rasa aman, kenyamanan, serta perhatian terhadap aspek psikososial masyarakat terdampak.
Vasko berharap, pembangunan huntara di lokasi lain di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Agam dan Tanah Datar, dapat segera diselesaikan dengan kualitas yang sama. Dia mengatakan, kehadiran fasilitas pendukung menunjukkan huntara dirancang untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh pascabencana.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada Komisi VI DPR RI yang telah memberikan atensi besar sehingga pembangunan huntara ini dapat terlaksana dengan baik,” tutur politikus Partai Gerindra ini.
Politikus Partai Gerindra lainnya, Abdul Wachid berharap, upaya mitigasi bencana agar dapat dilakukan secara lebih antisipatif. Dia mendorong penguatan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar mampu merespons bencana secara lebih cepat, tepat, dan efektif.
Baca juga : Manchester City Vs Wolves, Wajib Menang Di Etihad Stadium
“Orang yang terdampak bencana tidak bisa menunggu proses administrasi yang panjang. Jika harus menunggu surat-menyurat, dampaknya justru bisa semakin parah,” ujar Abdul Wachid saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
Anggota Komisi VIII DPR ini menambahkan, mekanisme penyaluran bantuan BNPB selama ini masih terkendala prosedur administratif yang berlapis. Kata dia, bantuan baru dapat disalurkan setelah adanya surat dan penetapan status dari Pemerintah Daerah, mulai dari gubernur hingga bupati atau wali kota. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.