RM.id Rakyat Merdeka - Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah mencetuskan ide program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak 2006, jauh sebelum mendirikan Partai Gerindra.
Menurut Hashim, gagasan tersebut muncul dari kekhawatiran Prabowo terhadap tingginya angka stunting yang dinilai dapat mengancam masa depan bangsa. Saat itu, kata dia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 30 persen anak Indonesia mengalami kekurangan gizi kronis.
“Ini yang menyebabkan Pak Prabowo pada 2006 mencetuskan ide MBG. Waktu itu belum ada partai (Gerindra), bahkan belum ada bayangan mendirikan partai,” ujar Hashim dalam acara Abpednas di Hotel Fairmont, Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menuturkan, sejak dua dekade lalu Prabowo telah memproyeksikan dampak jangka panjang stunting terhadap kualitas sumber daya manusia. Dia mengatakan, anak-anak yang mengalami stunting kala itu, kini telah memasuki usia produktif sebagai angkatan kerja.
Baca juga : PSI Banten Kebut Bikin Struktur Di Tingkat Ranting
"Kekhawatiran Pak Prabowo, jika (stunting) tidak ditangani serius, bisa berdampak besar terhadap kualitas tenaga kerja nasional," ujarnya.
Menurut Hashim, rata-rata Intelligence Quotient (IQ) atau tingkat kecerdasan anak yang mengalami stunting bisa berada di bawah standar normal. “Jangan-jangan sekarang ini 30 persen angkatan kerja kita adalah mereka yang dulu mengalami stunting,” katanya.
Hashim mengakui, pelaksanaan program MBG saat ini masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kata dia, beberapa kasus seperti keracunan makanan hingga masalah kebersihan menjadi bagian dari dinamika awal program berskala besar ini.
“Memang ada kelemahan. Tapi ini wajar karena program ini baru dan menjangkau sangat banyak penerima manfaat,” ujarnya.
Baca juga : OJK Mudahkan MBR Akses Rumah Subsidi
Adik dari Presiden Prabowo Subianto ini menekankan, pentingnya pengawasan ketat agar program MBG berjalan optimal. Dalam kesempatan tersebut, Hashim berharap, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dapat ikut mengawal pelaksanaan program MBG hingga ke tingkat desa.
"Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mencegah penyelewengan, sekaligus menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan, komitmen lembaga yang dipimpinnya dalam melakukan pengawasan menyeluruh terhadap program MBG. "Pengawasan tidak hanya pada penggunaan anggaran, tetapi juga kualitas menu makanan," ujarnya.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul menilai, program MBG sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Menurut dia, program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Baca juga : 5 Juta Ton Beras Cadangan Siaga Hadapi El Nino Godzilla
"Karena itu, kami berkomitmen menjaga akurasi informasi di ruang publik, serta memastikan kebijakan ini tetap berpihak pada kepentingan rakyat," tandas Rahul. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.