RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong pembenahan partai politik (parpol) untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, negara perlu hadir guna memastikan sistem kepartaian yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.
“Dengan partai politik yang kuat dan berintegritas, demokrasi Pancasila akan semakin kokoh dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurut Bamsoet, pembenahan parpol secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Terutama, sistem rekrutmen yang harus transparan dan berbasis kompetensi, agar mampu melahirkan pemimpin berkualitas.
“Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya fungsi partai politik dalam kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan,” ujarnya.
Selain itu, Bamsoet mengatakan, transparansi pendanaan partai politik juga menjadi hal perlu dibenahi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Bamsoet, banyak kasus korupsi yang melibatkan politisi maupun kepala daerah berakar dari mahalnya biaya politik dan lemahnya sistem pendanaan partai.
Baca juga : PKB Dan PDIP Sepakat Tingkatkan Komunikasi
“Setidaknya sejak 2004 hingga 2026, lebih dari 200 kepala daerah dijerat KPK karena kasus korupsi,” bebernya.
Bamsoet juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan politik kepada masyarakat. Dia mengatakan, pendidikan politik sangat penting agar pemilih semakin rasional dan tidak mudah terpengaruh praktik politik uang maupun disinformasi.
"Esensi demokrasi adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, termasuk dalam kehidupan kepartaian," ujarnya.
Bamsoet menambahkan, penguatan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari pembenahan partai politik sebagai salah satu pilar utama. Menurutnya, tanpa partai politik yang sehat, demokrasi berisiko terjebak dalam praktik transaksional dan kehilangan arah ideologis.
“Sejak awal berdirinya republik ini, para founding fathers telah memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan tengah terbaik. Demokrasi yang tidak sekadar prosedural, tetapi berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,” tuturnya.
Baca juga : Tanpa Dana CSR, Izin Proyek Tak Dikeluarkan
Idealnya, kata Bamsoet, parpol menjadi ruang kaderisasi kepemimpinan, pendidikan politik, sekaligus penyambung aspirasi rakyat.
Namun, pada realitasnya saat ini masih menunjukkan berbagai tantangan serius.
"Fenomena politik transaksional, pragmatisme kekuasaan, hingga praktik politik uang, menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi," tandasnya.
Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan, komitmen partainya dalam menjaga kualitas demokrasi. Salah satunya, melalui usulan ambang batas parlemen alias Parliamentary Threshold (PT) sebesar 5 persen untuk Pemilu 2029.
“Untuk ambang batas parlemen, kami mengusulkan angka moderat, yaitu 5 persen. Sedikit di atas ambang batas Pemilu lalu,” kata Sarmuji, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Baca juga : Di Tengah Guncangan Geopolitik Global, Bos OJK: Sektor Jasa Keuangan Kita Stabil
Menurut Sarmuji, angka tersebut masih realistis dan tetap memberi peluang terhadap partai politik untuk lolos ke parlemen. Dia juga mengatakan, kombinasi ambang batas parlemen dan ambang batas pembentukan fraksi di DPR akan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan, khususnya dalam kerangka presidensial.
“Kombinasi itu akan membantu sistem presidensial berjalan lebih efektif,” pungkasnya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.