Sebelumnya
Negara-negara dengan jumlah jemaah relatif kecil dinilai lebih mudah memenuhi sejumlah indikator penilaian, sementara negara dengan kuota besar seperti Indonesia, India, dan Pakistan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dalam penyelenggaraan haji.
"Negara-negara dengan basis jemaah terbesar seperti Indonesia, India, dan Pakistan justru tidak masuk dalam award itu. Namun yang jelas, Pemerintah Arab Saudi sangat mengapresiasi perubahan signifikan yang dilakukan Indonesia," katanya.
Selain aspek layanan dan tata kelola, pembahasan juga menyentuh upaya peningkatan keselamatan jemaah. Salah satunya melalui penguatan implementasi istithaah kesehatan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Baca juga : Ketum KNPI Apresiasi Langkah Presiden Ganti Kepala BGN
Kemenhaj RI berkomitmen memperketat proses skrining kesehatan guna menekan angka kematian jemaah selama menjalankan ibadah haji. Langkah tersebut sejalan dengan perhatian Pemerintah Arab Saudi terhadap aspek keselamatan dan kesehatan jemaah berisiko tinggi.
Menurut Dahnil, berbagai kondisi kesehatan seperti demensia dan penyakit penyerta yang berpotensi meningkatkan risiko kematian akan menjadi perhatian khusus dalam proses pemeriksaan kesehatan calon jemaah. "Kasus-kasus seperti demensia dan komorbid yang berpotensi meningkatkan mortalitas akan kita kurangi. Skrining di dalam negeri akan jauh lebih ketat," ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah pembenahan tata kelola keuangan haji sebagai bagian dari agenda reformasi yang lebih luas. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dana haji, terutama dalam menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah jemaah pada masa mendatang.
Baca juga : Menpora Siapkan Desain Besar Karakter Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045
Saat ini, proses revisi Undang-Undang Keuangan Haji terus dibahas melalui koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Sekretariat Negara. Menurut Dahnil, reformasi tata kelola keuangan haji menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan dana umat dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
"Kita harus berani melakukan perubahan tata kelola keuangan haji agar lebih terbuka dan transparan. Sepulang dari sini, saya bersama Pak Menteri akan menghadap Presiden Prabowo dan berkomunikasi dengan DPR. Kita harus mengambil komitmen bersama untuk menyelamatkan tata kelola perhajian kita," ujarnya. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.