RM.id Rakyat Merdeka - Kemerdekaan Indonesia pada abad digital tidak cukup lagi dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan fisik. Tantangan hari ini bergerak ke ruang baru yang lebih halus, yakni data, algoritma, kecerdasan buatan, pusat komputasi, dan arus informasi yang setiap hari membentuk cara masyarakat berpikir.
Pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia Azis Subekti menilai, Indonesia perlu mulai melihat transformasi digital sebagai agenda strategis kebangsaan, bukan sekadar urusan teknologi.
Menurutnya, bangsa yang merdeka pada abad ke-21 bukan hanya bangsa yang memiliki wilayah, bendera, pemerintahan, dan konstitusi.
Bangsa merdeka juga harus mampu menjaga data rakyatnya, mengatur ruang digitalnya, memperkuat infrastruktur konektivitasnya, serta memastikan masyarakat tidak mudah dikendalikan oleh algoritma dan arus informasi global.
Baca juga : Efek Positif Transformasi, PT Pupuk Indonesia Mulai Masuk Pasar Global
“Persoalan digital Indonesia bukan hanya soal cepat atau lambatnya internet. Ini menyentuh esensi kemerdekaan. Pertanyaannya, apakah transformasi digital memperkuat kedaulatan Indonesia atau justru melahirkan ketergantungan baru yang lebih halus,” ujar Azis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Azis menyoroti besarnya posisi Indonesia sebagai pasar digital di Asia Tenggara. Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya jumlah pengguna internet belum otomatis membuat Indonesia berdaulat secara digital.
Menurutnya, banyak aktivitas digital masyarakat Indonesia masih bertumpu pada platform global. Mesin pencari, media sosial, layanan komputasi awan, hingga model kecerdasan buatan yang digunakan publik sebagian besar berasal dari luar negeri.
Kondisi tersebut, kata Azis, menimbulkan paradoks. Indonesia menghasilkan data dalam jumlah sangat besar, tetapi nilai tertinggi dari data itu belum tentu kembali kepada bangsa sendiri.
Baca juga : Kualitas SDM Jadi Fondasi Utama Pertahanan Negara
“Dulu yang diperebutkan adalah rempah, minyak, mineral, dan jalur dagang. Hari ini yang diperebutkan adalah data, komputasi, algoritma, dan perhatian manusia,” tegasnya.
Azis juga menyoroti pentingnya kabel bawah laut dan jalur konektivitas internasional. Menurut dia, kabel bawah laut tidak boleh dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai infrastruktur strategis yang menentukan daya tahan ekonomi, pemerintahan, layanan publik, dan keamanan nasional.
Dia menegaskan, Indonesia tidak boleh anti dunia. Namun, keterbukaan harus disertai kemampuan mengatur diri. “Indonesia tidak boleh menutup diri. Tetapi Indonesia juga tidak boleh lugu di hadapan dunia. Kedaulatan digital berarti memiliki pintu sendiri, kunci sendiri, dan kemampuan menentukan aturan rumah sendiri,” katanya.
Azis mendorong agar agenda kedaulatan digital dibangun dalam tiga lapisan besar, yakni infrastruktur fisik, ekonomi-teknologi, dan kesadaran publik. Lapisan pertama mencakup kabel bawah laut, serat optik, satelit, pusat data, internet exchange, dan keamanan jaringan.
Baca juga : 66 Persen Jemaah Haji Indonesia Tiba Di Tanah Air
Lapisan kedua meliputi data, kecerdasan buatan, komputasi awan, keamanan siber, talenta digital, riset, dan industri perangkat lunak.
Sementara lapisan ketiga menyangkut literasi digital, etika algoritma, pendidikan kritis, penguatan media, dan ketahanan masyarakat dari manipulasi informasi.
“Bangsa yang kehilangan pelabuhan masih bisa membangun pelabuhan baru. Bangsa yang kehilangan tambang masih bisa menemukan sumber daya baru. Tetapi bangsa yang kehilangan kemampuan menentukan arah kesadarannya sendiri akan kehilangan masa depan sebelum menyadarinya,” pungkas Azis.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.