RM.id Rakyat Merdeka - Gelombang manipulasi informasi yang mengiringi aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 menjadi alarm bagi Indonesia untuk memperkuat pertahanan menghadapi cognitive warfare atau perang kognitif.
Sejumlah pola mulai terlihat, mulai dari pemblokiran rekening donasi koordinator demo Pati, peretasan akun, hingga penyebaran ulang video demonstrasi lama yang dikemas seolah-olah merupakan kejadian terkini.
Peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia, Ika Idris, menilai pola tersebut menunjukkan serangan yang tidak lagi sekadar menyasar ruang digital, tetapi juga berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat di lapangan.
Menurutnya, pemerintah perlu segera menentukan arah kebijakan. Apakah cukup memperkuat mandat lembaga yang sudah ada atau diperlukan regulasi dan badan teknis khusus untuk mendeteksi serta merespons operasi manipulasi informasi secara cepat.
Baca juga : Fantastis! Penjualan UMKM di KKI Tembus Rp177,21 Miliar
Ika mengatakan, timnya telah memantau pergerakan narasi terkait demo Pati sejak beberapa hari sebelum aksi. "Ya, kebetulan yang kita pantau memang ada tiga kata kunci yaitu satu, "demo Pati"; dua, yang tiba-tiba muncul hari ini adalah hoaks "demo Pati batal" atau "dibatalkan". Kalau kita lihat, sebenarnya kita sudah mulai memantau sejak hari Minggu kemarin, karena ajakan untuk berdemo itu memang sudah muncul sejak sekitar tanggal 17-18 Agustus," ujar Ika saat dihubungi media Rabu (26/8).
Menurutnya, eskalasi mulai terlihat ketika warga Pati bergerak menuju Jakarta. Situasi tersebut kemudian bertemu dengan akumulasi kekecewaan publik terhadap kesenjangan dan minimnya akuntabilitas negara. Ika menilai kondisi itu membuat sebuah peristiwa kecil dapat menjadi trigger event yang mendorong kemarahan publik berkembang menjadi mobilisasi di dunia nyata.
"Orang-orang ingin merasakan bahwa mereka masih punya kuasa, bukan orang yang tidak berdaya," katanya.
Dalam menghadapi ancaman tersebut, Indonesia sebenarnya dapat mempelajari kerangka yang dikembangkan European External Action Service (EEAS), yakni Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) dan Domestic Information Manipulation and Interference (DIMI).
Baca juga : Menko Polkam Pastikan Aksi Di DPR Aman: Kami Kawal Dan Lindungi
FIMI merujuk pada operasi manipulasi informasi yang melibatkan aktor asing atau proksinya, sedangkan DIMI menggambarkan pola serupa yang dilakukan aktor domestik. Persoalannya, operasi semacam itu tidak selalu melanggar hukum secara eksplisit.
Akibatnya, penanganannya tidak mudah hanya mengandalkan perangkat pidana yang berlaku. Ika khawatir kondisi tersebut justru membuka ruang konflik horizontal antarmasyarakat.
"Ya, ini agak mendebarkan sebenarnya, karena besok ada yang pro-pemerintah, ada yang kontra pemerintah. Saya juga takutnya nanti jadi bentrok warga versus warga. Bukan lagi rakyat yang menuntut ke pemerintah atau negara," ujarnya.
Ia memperkirakan perang tagar, unggahan, dan narasi dapat menjadi bagian dari eskalasi tersebut. Karena itu, menurut Ika, otoritas perlu memiliki kemampuan mendeteksi pola operasi terkoordinasi sejak dini. Beberapa indikator yang patut diperhatikan antara lain munculnya tagar atau konten yang tidak selaras dengan percakapan organik, keterlibatan akun asing, kuis berhadiah, serta gaya bahasa yang terasa seperti hasil terjemahan.
Baca juga : 18.504 Personel Siaga Kawal Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Pusat
Masyarakat juga diminta tidak sembarangan menyebarkan tautan atau konten yang belum terverifikasi karena dapat memperbesar jangkauan akun yang memanfaatkan momentum viral. Ke depan, setidaknya ada tiga pilihan yang dapat dipertimbangkan pemerintah.
Pertama, memperkuat kewenangan dan efektivitas lembaga siber, komunikasi, serta penegak hukum yang sudah ada.
Kedua, membuat regulasi khusus yang mendefinisikan dan mengatur operasi manipulasi informasi terkoordinasi dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi. Ketiga, membentuk unit teknis independen yang secara khusus memantau, mendeteksi, dan merespons serangan siber sosial secara real-time.
Tanpa langkah yang jelas, manipulasi persepsi berpotensi terus berulang setiap kali terjadi momentum politik atau aksi massa besar. Publik pun menjadi pihak yang paling rentan dalam perang informasi yang bergerak semakin cepat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.