RM.id Rakyat Merdeka - Musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan akan datang lebih lama seiring fenomena El Nino yang masih berada dalam fase sangat kuat. Di tengah kondisi itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih membara di sejumlah daerah.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan, sejumlah wilayah prioritas penanganan karhutla diperkirakan baru memasuki musim hujan pada Oktober 2026.
Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
“Karena El Nino sekarang posisinya sangat kuat, fasenya, sehingga musim hujan di Indonesia itu akan sedikit mundur,” kata Faisal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Sementara wilayah lainnya diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November hingga Desember. Adapun puncak musim hujan 2026-2027 diprediksi berlangsung pada Desember, Januari, dan Februari.
Faisal mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla. Operasi modifikasi cuaca (OMC) juga menghadapi kendala karena pertumbuhan awan konvektif masih rendah selama puncak musim kemarau.
“Karena sekarang untuk operasi modifikasi cuaca ini cukup sulit karena potensi awan konvektif itu sangat rendah di puncak-puncak musim kemarau ini, sehingga operasi modifikasi cuaca ini sangat situasional,” ujarnya.
Untuk memperkuat penanganan karhutla, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan telah menyiapkan pesawat di enam provinsi prioritas.
Penanganan dari darat dilakukan melalui satuan tugas yang bertugas memadamkan api secara langsung. Sementara dari udara, pemerintah mengandalkan OMC dan water bombing.
Baca juga : Kalau SOP Dipatuhi, Keracunan MBG Tidak Akan Terjadi
“Di enam provinsi prioritas sudah kita siapkan untuk pesawatnya digunakan sebagai mode patroli, tapi kemudian apabila ada potensi awan itu segera berubah menjadi modifikasi cuaca,” ungkap Faisal.
Di tengah ancaman musim hujan yang mundur, titik panas atau hotspot masih muncul di sejumlah wilayah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, tren hotspot secara umum di enam provinsi prioritas memang menurun. Namun, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih menjadi perhatian karena mengalami kenaikan.
Riau, kata Raja Juli, telah tiga hari mencatat nol hotspot. Jambi turun dari enam menjadi satu titik, sedangkan Sumatera Selatan turun dari 17 menjadi 11 titik. Kalimantan Selatan juga turun dari 68 menjadi 23 titik.
Sebaliknya, hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 643 menjadi 673 titik. Kalimantan Barat juga naik dari 50 menjadi 167 titik.
“Saya kira konsentrasi utama kita memang masih di Kalteng dan Kalsel,” rinci Raja Juli usai mengikuti rapat terbatas penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Untuk memperkuat pencegahan, pemerintah menyiapkan pendekatan khusus di kawasan gambut. Presiden Prabowo memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
BPGMN diarahkan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, terutama dalam upaya pencegahan kebakaran.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif,” sebut Raja Juli.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan, pengelolaan gambut setidaknya mencakup dua agenda besar. Pertama, menyelesaikan persoalan karhutla. Kedua, memastikan pemanfaatan gambut dilakukan secara berkelanjutan.
Baca juga : Hasil Lelang & Penjualan Masuk Kas Negara, Kejagung Optimalkan Aset Rampasan
“Jadi gambut ini ada dua hal. Pertama tentu masalah karhutla yang harus kita selesaikan. Yang kedua adalah bagaimana sustainable use dari gambut,” ujar Arif.
Arif menyebut kawasan hidrologis gambut memiliki luas sekitar 24 juta hektare. Berdasarkan ketentuan yang menjadi rujukan pemerintah, pemanfaatan kawasan tersebut maksimal 70 persen, sedangkan fungsi lindung minimal 30 persen.
Dia juga menyebut sekitar 41 juta penduduk hidup di kawasan hidrologis gambut. Karena itu, pengelolaannya perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sekaligus kehidupan masyarakat.
Di Kalimantan Tengah, penanganan karhutla terus dilakukan meski api di permukaan telah berhasil dipadamkan. Pemerintah memperkuat pembasahan lahan gambut untuk mencegah bara api di bawah permukaan kembali menyala.
Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Iwan Kurniawan mengatakan, bara di bawah tanah masih berpotensi memicu kebakaran dan menghasilkan asap.
“Walaupun api di atas sudah padam, masih ada api-api yang ada di bawah dan itu cukup banyak menghasilkan asap yang bisa berdampak kurang baik untuk kesehatan dan juga situasi lingkungan,” sebut Iwan di Palangka Raya, Kamis (24/9/2026).
Berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah per 23 September 2026, tercatat 4.168 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 13.960,96 hektare.
Penanganan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Selain pemadaman serta pembasahan, pemerintah memperkuat pencegahan melalui edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Baca juga : Sikap Bulat PKS: Tiket Pilpres 2029 Harus Gunakan Hasil Pileg 2029
“Pembinaan masyarakat harus kuat sehingga memiliki kesadaran untuk tidak membakar lahan,” tegas Iwan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas terkait mitigasi karhutla di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Rapat tersebut diikuti sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan akademisi.
Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta masukan mengenai langkah pencegahan kebakaran, khususnya di kawasan hutan dan lahan gambut.
“Sebagai ahli, tolong saya diberi tahu apa langkah terbaik untuk kita cegah kebakaran di kawasan hutan, pertama, kedua kawasan hutan yang ada gambutnya. Dua hal. Dan ketiga yang saya minta saran dari saudara-saudara, apakah gambut ini bisa kita manfaatkan ke arah produktif?” ujar Prabowo, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo juga meminta mitigasi fisik dipersiapkan sebelum kebakaran terjadi. Kesiapan pemadam, embung, dan pompa harus dilakukan sejak dini, bukan setelah api berkobar.
“Jadi bagaimana saya minta masukan dari saudara-saudara, what we have to do ya soal mitigasi fisik kita lakukan ya. Pemadam kebakaran harus siap, jauh sebelum kebakaran bikin embung-embung, belum ada kebakaran bikin pompa-pompa-pompa siapkan semua itu,” tegasnya. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.