RM.id Rakyat Merdeka - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, mengutuk serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, yang menimbulkan korban jiwa. Ia meminta pemerintah memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) dan jemaah umrah, di tengah memburuknya situasi keamanan.
“Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (14/10/2026).
Ia menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas serangan yang mengganggu operasional penerbangan di bandara internasional Arab Saudi.
Baca juga : Dunia Terancam Krisis Energi
Sukamta mengapresiasi langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh yang menelusuri keberadaan WNI melalui berbagai jalur. Upaya tersebut melibatkan jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di sejumlah rumah sakit serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid.
Wakil Ketua Komisi I DPR ini meminta KBRI Riyadh melanjutkan pemantauan terhadap kondisi WNI, terutama mereka yang berada di sekitar bandara dan berpotensi terdampak gangguan penerbangan. Perhatian juga perlu diberikan kepada jemaah umrah asal Indonesia yang perjalanan keberangkatan maupun kepulangannya terganggu.
Menurut Sukamta, KBRI Riyadh telah memberikan bantuan kepada tiga WNI yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid. Namun, pemerintah perlu memastikan seluruh warga yang membutuhkan pertolongan memperoleh informasi dan pendampingan sesuai kondisi masing-masing.
Baca juga : Dubes RI Untuk Serbia Andreano Erwin Gelar Resepsi Diplomatik Berwarna Nusantara
Ia menekankan pentingnya koordinasi layanan diplomatik dan konsuler melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Perwakilan Indonesia di Arab Saudi juga diminta memiliki mekanisme tanggap darurat yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan segera.
“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” lanjutnya.
Komisi I DPR, lanjut Sukamta, akan mengawasi kesiapan pemerintah dalam menangani dampak insiden tersebut. Evaluasi perlu mencakup kecepatan penyampaian informasi, pendataan jemaah umrah dan PMI, kemudahan mengakses bantuan, serta penyelesaian pengaduan WNI.
Baca juga : Delegasi Indonesia Temukan Wajah Diplomasi Baru di KBRI Moskow
Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah antisipasi jika gangguan penerbangan berlangsung lebih lama. Prioritas bantuan harus mencakup jemaah yang tertahan, warga lanjut usia, kelompok rentan, serta orang yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus.
Sukamta menilai imbauan kewaspadaan perlu disertai langkah terkoordinasi antarkementerian dan lembaga. Pemerintah diminta memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah akibat penutupan Bandara Riyadh agar memperoleh informasi, pendampingan, dan solusi perjalanan yang jelas.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.