RM.id Rakyat Merdeka - Relasi Presiden Prabowo Subianto dengan tiga presiden terdahulu menunjukkan dinamika berbeda menjelang Pemilu 2029. Hubungan dengan Joko Widodo (Jokowi) cenderung merenggang, dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) relatif stabil, sedangkan dengan Megawati Soekarnoputri justru semakin membaik.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif lembaga survei dan konsultan politik Trias Politika Strategis (Triaspols), Agung Baskoro, dalam diskusi pers bertajuk Relasi Presiden Prabowo dengan Jokowi, SBY dan Megawati, di Hall Dewan Pers, Gambir, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Agung menjelaskan, kesimpulan itu diperoleh dari pemantauan media selama dua tahun pemerintahan Prabowo, sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Pemantauan mencakup media cetak, daring, dan elektronik, dengan fokus pada peristiwa strategis yang memengaruhi hubungan Prabowo dengan para pendahulunya.
“Relasi Presiden Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya bergerak ke arah yang berbeda. Dengan SBY stabil, dengan Megawati membaik, dan dengan Jokowi menurun menjelang 2029,” jelasnya.
Menurut Agung, merenggangnya hubungan Prabowo dengan Jokowi antara lain dipengaruhi sejumlah dinamika politik, termasuk perombakan kabinet dan berbagai persoalan yang menyeret keluarga Jokowi ke ruang publik. Isu ijazah Jokowi serta polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi bagian dari dinamika tersebut.
“Berbagai peristiwa itu membuat pemberitaan mengenai hubungan Prabowo dan Jokowi tidak lagi menunjukkan kecenderungan positif secara konsisten seperti pada awal pemerintahan,” ujarnya.
Baca juga : Golkar Sumut Rampungkan Pembentukan Badan Saksi
Sebaliknya, lanjut Agung, relasi Prabowo dengan SBY relatif stabil dan positif. Meski sempat muncul dinamika politik di internal koalisi Pemerintah setelah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam peringatan hari ulang tahun partainya, hubungan Prabowo dan SBY secara umum tetap terjaga.
Sementara itu, hubungan Prabowo dengan Megawati menunjukkan perbaikan. Agung menyoroti pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai salah satu momentum yang turut memengaruhi dinamika hubungan kedua tokoh.
“Kehadiran Megawati dalam peringatan Hari Lahir Pancasila serta sejumlah pertemuan dengan Prabowo juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang mencerminkan perubahan tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan pemantauan per semester, Agung menjelaskan, pemberitaan mengenai hubungan Prabowo dengan Jokowi dan SBY pada periode Oktober 2024 hingga Maret 2025 cenderung positif. Sementara itu, relasi dengan Megawati sempat diwarnai pemberitaan negatif pada periode awal, terutama terkait penahanan Hasto.
Pada semester berikutnya, April hingga September 2025, pemberitaan mengenai hubungan Prabowo dan Megawati mulai menunjukkan kecenderungan positif. Perubahan itu berlangsung setelah pemberian amnesti kepada Hasto dan kehadiran Megawati dalam peringatan Hari Lahir Pancasila.
Memasuki semester ketiga, hubungan Prabowo dengan Jokowi dan SBY masih diwarnai pemberitaan positif. Adapun relasi dengan Megawati menunjukkan dinamika yang beragam, seiring sejumlah pertemuan dan perkembangan politik.
Pada semester keempat, menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, pemberitaan mengenai hubungan dengan Jokowi mulai bercampur antara positif dan negatif. Sementara itu, relasi dengan SBY tetap relatif positif dan hubungan dengan Megawati cenderung membaik.
“Rangkulisme Prabowo kepada kawan maupun lawan politik efektif menjaga stabilitas pemerintahan,” tandasnya.
Menurut Agung, pendekatan tersebut terlihat dari akomodasi politik terhadap berbagai kekuatan. Rekan politik mendapatkan posisi dalam pemerintahan, sedangkan sejumlah tokoh yang pernah berhadapan dengan pemerintah memperoleh penyelesaian hukum melalui mekanisme amnesti dan abolisi.
“Kalau kawan diberikan posisi dan kursi, lawan diberikan amnesti dan abolisi,” jelasnya.
Agung mencontohkan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Di sisi lain, akomodasi politik juga terlihat dari keterlibatan sejumlah partai dalam pemerintahan.
“Pendekatan rangkulisme ini membuat hubungan antarkekuatan politik di dalam pemerintahan relatif terkendali. Bahkan, strategi ini tidak serta-merta menghilangkan ketidaknyamanan dalam hubungan Prabowo dengan Jokowi,” tandasnya.
Baca juga : Dinkes Diminta Gercep Lakukan Pencegahan
Sementara itu, Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menilai strategi merangkul berbagai partai politik atau yang kerap disebut rangkulisme Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kinerja pemerintahan.
Namun, menurutnya, upaya merangkul hampir seluruh kekuatan politik justru berisiko membuat pemerintahan terlalu gemuk, sehingga koordinasi dan penyelarasan visi, misi, serta program kerja menjadi lebih kompleks.
“Tujuan Pak Prabowo memang menciptakan stabilitas politik agar pemerintah bisa berkonsentrasi menjalankan pembangunan ekonomi,” ujar Efriza kepada Rakyat Merdeka, Rabu (14/10/2026).
Namun, Efriza menilai ada persoalan yang muncul. Misalnya, meluasnya struktur pemerintahan melalui penambahan kementerian koordinator, wakil menteri, serta pembentukan atau perluasan sejumlah lembaga dan institusi negara.
“Perluasan struktur tersebut belum otomatis membuat proses pengambilan kebijakan menjadi lebih mudah dan efektif,” katanya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.