RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Persaudaraan 98 Wahab Talaohu menilai, pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang menyebut Presiden Prabowo Subianto berpotensi dimundurkan jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mundur sebagai bentuk penghinaan terhadap mandat rakyat.
Wahab mengatakan, kebebasan berpendapat dan mengkritik pemerintah merupakan hak yang dijamin konstitusi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab intelektual, argumentasi hukum yang dapat diuji, serta penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Jangan sampai konstitusi dijadikan instrumen untuk memaksakan kehendak dan membenarkan kepentingan politik kelompok tertentu. Konstitusi bukanlah alat pemukul untuk meneror Presiden Prabowo, bukan pula instrumen untuk memaksakan kehendak,” kata Wahab dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Pernyataan tersebut menanggapi video Denny Indrayana yang berisi desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Dalam video itu, Denny menyampaikan bahwa jika Gibran tidak dimundurkan, terdapat potensi Prabowo justru yang akan dimundurkan.
Baca juga : Bamsoet: Harapan Presiden ke Kadin Harus Dijawab dengan Kerja Nyata
Menurut Wahab, Prabowo dan Gibran memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis. Karena itu, mandat kepemimpinan nasional tidak dapat dibatalkan hanya melalui tekanan individu atau kelompok tertentu.
Ia merujuk Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara Pasal 6A ayat (1) mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Wahab bahkan menilai pernyataan Denny tersebut sebagai political blackmail atau tekanan politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“Penghasutan serta menebar ancaman yang bertentangan dengan hukum, melawan konstitusi, dan menghina mandat rakyat yang telah didelegasikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.
Baca juga : Salurkan Bantuan ke Gontor, Presiden Dukung Santri Jadi Generasi Unggul
Lebih lanjut, Wahab mengingatkan, mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Proses tersebut melibatkan lembaga negara sesuai kewenangan konstitusional, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Menurut dia, persoalan hukum atau dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat negara harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, bukan dengan tekanan politik.
Wahab juga menyoroti tanggung jawab akademisi dalam menyampaikan pandangan di ruang publik. Menurutnya, gelar profesor semestinya diikuti tanggung jawab moral untuk memberikan pencerahan dan literasi hukum kepada masyarakat.
Ia berharap, perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Baca juga : Presiden Ingin SMA Taruna Nusantara Cimahi Cetak Pemimpin Cinta Tanah Air
Wahab menegaskan Persaudaraan 98 tetap mendukung prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan kedaulatan rakyat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal penyelenggaraan negara secara bermartabat dengan tetap berpedoman pada konstitusi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.