Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini. Suhu bumi meningkat, cuaca ekstrem makin sering, dan ekosistem rusak. Semua itu menunjukkan bahwa pembangunan yang bertumpu pada bahan bakar fosil tidak bisa terus dipertahankan. Transisi menuju energi bersih pun didorong oleh pemerintah, perusahaan, hingga organisasi internasional.
Namun, ada pertanyaan mendasar yang jarang dibahas: apakah transisi energi benar-benar menyelesaikan krisis iklim, atau justru melahirkan ketimpangan baru bagi masyarakat yang selama ini paling rentan terhadap kerusakan lingkungan?
Kebutuhan Mendesak, Tetapi Tidak Sederhana
Secara ilmiah, menekan emisi gas rumah kaca adalah langkah penting untuk membatasi pemanasan global. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC, 2023) menegaskan bahwa aktivitas manusia, terutama lewat emisi, telah menyebabkan pemanasan global. Karena itu, perubahan sistem energi menjadi bagian penting dari upaya mitigasi.
Bagi Indonesia, peluangnya besar. Tenaga surya, air, dan panas bumi dapat dikembangkan sesuai karakter masing-masing daerah, termasuk untuk menjangkau wilayah yang sulit tersambung jaringan listrik utama.
Tetapi persoalannya tidak sesederhana mengganti pembangkit batu bara dengan panel surya. Sistem energi menyangkut jaringan transmisi, penyimpanan energi, regulasi, subsidi, dan ketergantungan sebagian daerah pada industri batu bara. Keberhasilan transisi juga harus diukur dari harga listrik yang terjangkau dan pasokan yang andal. Energi bersih tidak boleh menjadi kemewahan bagi kelompok berpenghasilan tinggi saja.
Baca juga : Energi Bersih, Ekonomi Tumbuh: Cerita Perubahan dari Desa Binaan Pertamina
Paradoks di Balik Rantai Pasok
Energi bersih sering digambarkan menguntungkan semua orang. Kenyataannya, manfaat dan dampaknya tidak jatuh pada pihak yang sama. Proyek energi terbarukan membutuhkan lahan dan infrastruktur. Tanpa konsultasi yang bermakna, warga lokal bisa kehilangan akses tanah, mata pencaharian, atau ruang hidup.
Nikel menjadi contoh yang paling relevan. Mineral ini penting bagi baterai dan kendaraan listrik, sehingga menopang strategi industrialisasi nasional. Di sisi lain, pertambangan dan pengolahan yang tidak dikelola dengan baik menekan hutan, kualitas air, wilayah pesisir, dan kesehatan masyarakat.
Inilah paradoksnya: teknologi hijau dapat menurunkan emisi saat digunakan, tetapi proses produksinya berpotensi merusak wilayah tertentu. Warga di sekitar tambang menanggung dampaknya, sementara keuntungan terbesar mengalir ke perusahaan, investor, atau konsumen di tempat lain.
Siapa yang Menentukan Arah Transisi?
Transisi energi kerap disajikan sebagai urusan teknis yang selesai dengan inovasi dan investasi. Padahal, setiap pilihan energi adalah keputusan politik: siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang berhak memutuskan.
Baca juga : MATAKIN: Ajaran Konghucu Sejalan dengan Gerakan Tobat Ekologis KLH
Perusahaan besar punya sumber daya, akses kebijakan, dan kemampuan teknis yang jauh melampaui warga terdampak. Akibatnya, proses bisa tampak partisipatif di atas kertas, tetapi tidak benar-benar memengaruhi keputusan. Karena itu, negara tidak boleh berhenti sebagai fasilitator investasi. Pemerintah perlu menetapkan standar lingkungan yang tegas, membuka informasi proyek, memastikan konsultasi publik yang bermakna, serta menindak pelanggaran tanpa pandang bulu. Masyarakat sipil, akademisi, dan media berperan mengawasi dan menguji klaim keberlanjutan.
Transisi yang Adil dan Ancaman Greenwashing
Pekerja batu bara bukan penghambat transisi. Mereka adalah kelompok yang paling mungkin terdampak ketika produksi dikurangi. Tanpa pelatihan keterampilan, perlindungan sosial, lapangan kerja alternatif, dan diversifikasi ekonomi daerah, transisi dapat meninggalkan ketidakpastian bagi keluarga pekerja dan wilayah yang bergantung pada industri ini.
Prinsip transisi yang adil (just transition) bukan alasan mempertahankan energi fosil tanpa batas waktu, melainkan pengingat bahwa perubahan sistem energi harus memperhitungkan kehidupan manusia. Badan Energi Internasional (IEA, 2023) pun menekankan bahwa penerapan target iklim perlu menyesuaikan kondisi ekonomi, pendanaan, dan sosial setiap negara.
Risiko lain adalah greenwashing, yakni klaim ramah lingkungan yang menyesatkan atau tidak sebanding dengan kinerja sebenarnya. Istilah seperti "energi bersih" dan "ekonomi hijau" punya daya tarik politik yang besar, tetapi tidak otomatis menjamin keberlanjutan. Klaim harus bisa diperiksa: jejak emisi sepanjang siklus hidup produk, dampak pada lahan dan air, kondisi kerja, hingga siapa yang menikmati manfaat ekonominya.
Enam Langkah Menuju Transisi yang Berkeadilan
- Perencanaan transparan dan partisipatif. Warga terdampak mendapat informasi sejak awal, bukan sosialisasi setelah keputusan diambil.
- Perlindungan sosial dan ekonomi. Pelatihan, perlindungan pendapatan, dan pekerjaan alternatif yang dirancang sesuai kebutuhan daerah.
- Perlindungan lingkungan sepanjang rantai pasok. Dari tambang hingga pengelolaan limbah, dengan biaya pemulihan masuk dalam perhitungan proyek.
- Akses energi yang terjangkau. Listrik berbasis komunitas, surya untuk fasilitas publik, dan program efisiensi energi bagi rumah tangga.
- Akuntabilitas dengan indikator terukur. Bukan hanya nilai investasi dan kapasitas pembangkit, tetapi juga emisi, tarif listrik, kualitas lingkungan, dan mutu pekerjaan yang tercipta.
- Tanggung jawab yang proporsional. Pemerintah menegakkan aturan, perusahaan menekan dampak, dan negara dengan emisi historis besar mendukung pembiayaan iklim internasional.
Baca juga : Pertamina Dorong Kemandirian Melalui Desa Energi Berdikari
Memilih Transisi seperti Apa
Persoalan utamanya bukan memilih antara mendukung atau menolak transisi energi bersih. Yang lebih mendasar adalah menentukan transisi seperti apa yang hendak dibangun dan siapa yang akan menikmatinya. Jika masyarakat hanya menjadi penerima dampak sementara keuntungan menumpuk pada segelintir pihak, transisi energi berisiko menjadi wajah baru dari ketimpangan lama.
Masa depan energi bersih tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya investasi, tetapi oleh pilihan politik dan keberpihakan kebijakan. Energi bersih seharusnya tidak hanya membersihkan listrik dari emisi, tetapi juga memperbaiki cara kekuasaan, keuntungan, dan tanggung jawab dibagi dalam masyarakat. Hanya dengan prinsip keadilan, mimpi energi bersih tidak berhenti sebagai narasi hijau yang menutupi persoalan lama.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.