Sebelumnya
PLTS Jadi Solusi Daerah yang Sulit Dijangkau
Jaringan Pemerintah juga tengah menggenjot peningkatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai kebijakan dalam menghadirkan pemerataan listrik hingga ke daerah pelosok.
Pengembangan EBT ini khususnya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani mengungkapkan, Pemerintah pada 2026 mengalokasikan anggaran sekitar Rp 450 miliar untuk pembangunan PLTS terpadu di 39 lokasi wilayah 3T.
Pembangkit tersebut memiliki total kapasitas 4901,7 kilowatt dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 4.259 rumah tangga. Lokasinya tersebar di Papua Barat, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.
Selain PLTS, pemerintah juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro melalui kontrak tahun jamak di tiga lokasi. Total kapasitas yang dibangun mencapai 790 kilowatt dengan penerima manfaat sebanyak 464 rumah tangga.
Baca juga : PLN-PAM Jaya Jaga Pasokan Air Bersih Saat Pemeliharaan Gardu Listrik
Ketiga lokasi tersebut berada di Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dan Papua Barat dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 50 miliar.
Menurut Eniya, pembangunan infrastruktur EBT tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan listrik di kawasan yang tidak mudah dijangkau jaringan konvensional. Pendekatan ini sekaligus memperkuat agenda transisi energi nasional.
Masyarakat di daerah terpencil tidak harus menunggu pembangunan jaringan transmisi yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang untuk menikmati listrik.
Pemanfaatan PLTS yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan baterai memungkinkan listrik diproduksi dan digunakan secara lebih mandiri sesuai kebutuhan masyarakat.
Strategi tersebut juga sejalan dengan program dedieselisasi, yakni mengurangi ketergantungan pembangkit listrik berbahan bakar minyak dengan menggantinya menggunakan energi surya dan baterai.
Eniya menyebut pengembangan PLTS menjadi salah satu bagian dari agenda besar pemerintah membangun kapasitas PLTS hingga 100 gigawatt. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi berupa peraturan presiden serta melakukan revisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022 untuk memperkuat pengembangan energi terbarukan.
Baca juga : Warga Pegunungan Arfak Kini Nikmati Listrik 24 Jam
"Di dalamnya kami juga melakukan kolaborasi dengan Kementerian PU untuk pengembangan PLTS Terapung dan PLTA,” ungkapnya.
Sementara anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sigit Kurniawan Yunianto meminta Pemerintah agar tidak hanya mengejar pembangunan PLTS, tetapi juga menjamin keberlanjutan operasionalnya.
Sigit mencontohkan PLTS di Desa Lawang Tawang, Kecamatan Mandut Lawang, Kalimantan Tengah, yang kini tidak lagi beroperasi sehingga masyarakat kembali kehilangan akses listrik.
Menurutnya, pembangunan pembangkit tanpa skema pemeliharaan yang jelas justru berpotensi menciptakan infrastruktur terbengkalai.
"Kalau memang contoh PLTS, ini juga apakah pemerintah menjamin keberlanjutan operasionalnya? Karena yang sudah ada di daerah kami itu ada PLTS di Desa Lawang Tawang. Karena tidak menjamin keberlanjutan operasionalnya, sekarang sudah mangkrak dan masyarakat tidak menikmati listrik kembali," tegas Sigit.
Ia juga meminta Kalimantan mendapatkan perhatian lebih dalam program pemerataan listrik dan pengembangan EBT. Menurutnya, potensi sumber daya alam Kalimantan, termasuk perkebunan kelapa sawit, seharusnya dapat dikembangkan menjadi sumber energi terbarukan.
Baca juga : Kementerian ESDM Bongkar Praktik Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, Maluku
Pengembangan bioenergi dari sawit dan PLTS dinilai dapat menjadikan Kalimantan sebagai salah satu pusat energi bersih nasional. Selain itu, karakteristik geografis Kalimantan yang dipenuhi sungai besar membutuhkan pendekatan teknis tersendiri dalam pembangunan jaringan distribusi.
Ia mengusulkan penggunaan kabel bawah sungai agar pembangunan jaringan tidak terganggu aktivitas transportasi sungai, terutama jalur pelayaran kapal pengangkut batu bara. Dia mengingatkan bahwa persoalan listrik di pedalaman tidak boleh dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
"Listrik ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa jangan sampai ditinggalkan," ujarnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.