RM.id Rakyat Merdeka - Advokat Junaedi Saibih mengajukan gugatan praperadilan untuk menuntut rehabilitasi nama baik dan ganti rugi sebesar Rp 100,28 miliar setelah dinyatakan bebas dalam perkara dugaan perintangan penyidikan tiga kasus korupsi.
Gugatan tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung RI dan Menteri Keuangan (Menkeu). Junaedi mengatakan, gugatan itu diajukan setelah majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.
"Kerugian materiilnya Rp 288,4 juta," kata Junaedi kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, kerugian materiil tersebut dihitung berdasarkan hilangnya penghasilan selama 11 bulan, yakni sejak April 2025 hingga Maret 2026.
Selama periode tersebut, Junaedi tidak dapat menjalankan profesinya sebagai dosen Universitas Indonesia (UI) sehingga tidak menerima gaji bulanan.
Selain kerugian materiil, Junaedi juga mencantumkan tuntutan ganti rugi imateriil sebesar Rp 100 miliar.
Baca juga : Siap Hadapi Praperadilan Bupati Bolmut, KPK: Penyitaan Sesuai Prosedur Hukum
Namun, dia mengakui tuntutan tersebut sebatas diajukan karena mekanisme perkara pidana tidak memungkinkan pengajuan gugatan imateriil.
"Gugatan imateriil Rp 100 miliar," ujarnya.
Junaedi menyebut gugatan praperadilan tersebut telah didaftarkan ke PN Jakarta Pusat pada Jumat (6/11/2026). Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 24 November 2026.
Dalam permohonannya, Junaedi menetapkan dua pihak sebagai termohon, yakni Jaksa Agung RI dan Menteri Keuangan.
Kepada Jaksa Agung, dia meminta pemulihan nama baik sebagaimana tercantum dalam putusan bebas.
Dia juga meminta Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (JAM Datun) menghapus pengelolaan sistem elektronik yang memuat pemberitaan mengenai dirinya.
Baca juga : PN Jaksel Tolak Praperadilan Silmy Karim, Penatapan Tersangka & Penyitaan Sah
Menurut Junaedi, langkah tersebut merupakan bagian dari pemulihan nama baik melalui penerapan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten.
Permohonan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
"Nah, yang kedua, itu saya mengajukan termohonnya adalah Menteri Keuangan untuk kemudian melakukan pembayaran atas ganti kerugian yang sudah saya terima," imbuhnya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung terhadap vonis bebas tiga terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan dalam tiga perkara korupsi. Ketiga terdakwa tersebut adalah Tian Bahtiar, Adhiya Muzakki, dan Junaedi Saibih.
"Amar putusan: Tolak. Tolak kasasi Penuntut Umum," demikian tertulis dalam laman Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dilihat pada Jumat (14/8/2026).
Putusan kasasi terhadap Tian, Adhiya, dan Junaedi dijatuhkan pada Rabu (12/8/2026).
Baca juga : KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Silmy Karim
Perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang diketuai Jupriyadi, dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah.
Diketahui, Junaedi Saibih merupakan seorang advokat, Adhiya Muzakki dikenal sebagai buzzer, sedangkan Tian Bahtiar merupakan Direktur JakTV.
Dalam perkara tersebut, jaksa menuntut ketiganya dengan hukuman masing-masing delapan dan 10 tahun penjara.
Jaksa meyakini ketiganya melakukan perintangan penyidikan dalam tiga perkara korupsi, yakni kasus tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, serta korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan mentah minyak goreng.
Tim jaksa menilai ketiganya secara aktif dan sengaja menjalankan skema nonyuridis di luar persidangan untuk membentuk opini negatif, seolah-olah penanganan ketiga perkara korupsi tersebut oleh Kejaksaan tidak benar.
Namun, dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026), majelis hakim memvonis bebas ketiganya dari dakwaan perintangan penyidikan dalam tiga perkara korupsi tersebut.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.