RM.id Rakyat Merdeka - Enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri meminta pelindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Permohonan tersebut kini tengah ditelaah, termasuk dengan mempertimbangkan tingkat ancaman dan kerentanan yang dihadapi para saksi.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan pelindungan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. Dalam prosesnya, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
Dia menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Achmadi menegaskan, LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.
LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum.
Baca juga : 10 Mantan Kapolri 3 Jam Di Hambalang
"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," jelas Achmadi.
LPSK juga akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan.
Empat Jenderal Polisi Jadi Tersangka
Diketahui, perkara dugaan penyadapan ilegal ini telah menjerat empat perwira tinggi Polri yang pernah menduduki jabatan strategis di Korps Bhayangkara.
Tiga orang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Mereka adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Sementara itu, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi (SU) ditetapkan sebagai tersangka keempat pada Kamis (5/11/2026).
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation.
"Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manage—proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ungkap Komjen Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026) malam.
Baca juga : Presiden Percaya Polri Usut Tuntas Penyadapan
Ketiga tersangka tersebut telah ditahan di Rutan Mabes Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi sebelumnya masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan intensif.
Penyadapan Diduga Sasar Nomor Pejabat Negara hingga Pengusaha
Asep menjelaskan, perkara ini bermula dari dugaan penyadapan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga para tersangka memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon dengan memasukkannya ke dalam server LIMS.
Namun, tindakan tersebut diduga dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang seharusnya.
"Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan, yang berdasarkan undang-undang yang berlaku," tuturnya.
Pada Oktober 2026, para tersangka diduga berupaya menghapus jejak penyadapan dengan memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer LIMS.
"Selanjutnya pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut, membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026," bebernya.
Baca juga : Presiden Disadap, Soliditas Kader Gerindra Makin Kuat
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga ahli. Penyidik Direktorat Siber juga menyita sejumlah barang bukti, berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Berdasarkan hasil penyidikan menggunakan metode Scientific Crime Investigation, dugaan penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Penyadapan juga diduga menyasar nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sangkaan Pasal 258 dan/atau Pasal 331 ayat (1) atau ayat (2) KUHP Nasional.
Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.