Presiden Percaya Polri Usut Tuntas Penyadapan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan tidak akan membentuk Satgas khusus untuk mengawal kasus penyadapan. Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan penuh kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

“Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan, dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” kata Yusril, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Yusril mengatakan, pendalaman terus dilakukan melalui alat bukti yang dihimpun dan pemeriksaan sejumlah saksi. Menurutnya, Bareskrim melakukan tugas secara intensif, profesional, dan sesuai amanat aturan perundang-undangan.

“Karena itu sampai hari ini tidak ada keinginan pemerintah untuk membentuk satu tim. Ini betul-betul penyidik profesional dan kita percayakan kepada kepolisian melakukan tindakan ini,” ujar dia.

Yusril menegaskan, kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo telah mengarah ke makar. “Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dia mengatakan penyadapan terhadap Presiden tak boleh dianggap sebagai penyadapan biasa. Sebab, Presiden merupakan kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan pemerintahan.

“Presiden itu primus inter pares. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai penyadapan biasa,” terangnya.

Baca juga : Eks Pejabat Bea Cukai Dituntut 5 Tahun Penjara

Aparat penegak hukum diminta menelusuri secara menyeluruh kemungkinan adanya tujuan untuk mengganggu atau melumpuhkan pelaksanaan tugas Presiden. Pengusutan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana lain di balik aktivitas penyadapan ilegal tersebut.

Yusril menyebut Pasal 191 dan 193 KUHP dapat menjadi salah satu ketentuan yang ditelusuri penyidik. Pasal tersebut, menurut dia, berkaitan dengan tindakan yang dapat mengganggu atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.

“Kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden maupun tingkat pemerintahan. Itu kita belum tahu tentang itu, karena masih dalam tahap penyelidikan,” urainya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai, pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memastikan penyidikan terus berjalan. Tim penyidik masih mendalami dugaan makar yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.

“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar,” kata Asep.

Polri menegaskan, penyidikan tidak berhenti pada dugaan pelanggaran pasal penyadapan. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan keamanan negara.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga ada pihak berkepentingan yang memperoleh keuntungan politik dari aktivitas penyadapan ilegal tersebut. Dia meminta penyidik mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya kelompok atau tokoh politik yang mengambil manfaat dari praktik tersebut.

Baca juga : Buntut Kalah Pemilu Sela, Trump Melunak Ke Iran

Habib menilai penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh penting tidak mungkin dilakukan tanpa motif tertentu. Apalagi, jumlah orang yang disebut menjadi sasaran penyadapan mencapai ribuan.

“Ini nggak mungkin orang hanya pengen denger-denger aja. Nggak mungkin, orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar, 6 ribu orang, dilakukan penyadapan ilegal. Nah, ini harus bisa dibongkar, ya, oleh penyidik nantinya,” pintanya.

Dia berharap penyidik menangani perkara tersebut secara serius. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya menggunakan ketentuan dalam UU ITE, tetapi juga mempertimbangkan pasal-pasal terkait keamanan negara, termasuk dugaan makar.

Habib bahkan membandingkan perkara ini dengan skandal Watergate di Amerika Serikat. Namun, dia menilai dugaan penyadapan dalam kasus ini memiliki dimensi berbeda karena diduga melibatkan pihak yang semestinya bertanggung jawab melindungi dan melayani masyarakat.

“Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat, karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor. Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap,” tegasnya.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta Polri mengusut perkara tersebut secara terbuka dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang cukup harus diproses hukum, tanpa melihat jabatan maupun kedudukannya.

“Siapa pun, jika berdasarkan bukti yang cukup bisa ditetapkan sebagai tersangka, apa pun kedudukannya, termasuk sebagai pejabat publik yang masih aktif karena perbuatan tersebut memang kejahatan yang harus ditindak,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Fickar menilai penyadapan yang dilakukan oknum anggota Polri merupakan kejahatan serius. Sebab, penyadapan hanya dibenarkan dalam konteks penanganan perkara pidana dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga : Irma Suryani Chaniago: Bisa Jadi Angkanya Lebih Dari 90 Ribu

Karena itu, penggunaan perangkat penyadapan di luar kepentingan penegakan hukum merupakan tindakan melawan hukum. Dia menyebut pelakunya dapat dijerat Pasal 258 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar.

“Diusut tuntas siapa pun pelakunya, ini berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bernegara kita,” pungkasnya.

Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 November 2026. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Polisi ASN, serta Widyaiswara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Polisi EHS.

Dua hari kemudian, tepatnya 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Polisi SU sebagai tersangka. Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.

Bareskrim menyampaikan, LSP, AHN, dan EHS telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih menjalani pemulihan akibat stroke. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.