RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyarankan MPR agar tidak menggelar sidang untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Yusril, pernyataan berhenti yang disampaikan Gibran melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR merupakan keputusan pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
Karena itu, proses selanjutnya adalah menindaklanjuti kekosongan jabatan Wapres sesuai mekanisme konstitusi.
Baca juga : Yusril: Pengunduran Diri Wakil Presiden Gibran Tidak Memerlukan Persetujuan MPR
"Saya kira sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu. Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata menyatakan berhenti," kata Yusril di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, pernyataan berhenti tidak memerlukan persetujuan pihak lain karena merupakan keputusan yang diambil atas kemauan sendiri.
Dia menyebut, surat Gibran yang ditujukan kepada MPR berisi pernyataan berhenti sebagai Wapres atas kemauannya sendiri.
Baca juga : Yusril: Saya Bukan Ketua Tim Polemik Ijazah Gibran
"Kemudian dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," ungkap Yusril.
"Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," tambahnya.
MPR selanjutnya dapat menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wapres.
Baca juga : Gibran dan Surat Pengunduran Diri
Setelah itu, pimpinan MPR secara resmi menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon Wapres pengganti beserta persyaratannya.
"Jadi, supaya proses ini berjalan konstitusional, cepat dan tidak lambat-lambat, MPR sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kekosongan atau kevakuman Wakil Presiden," pungkas penulis pidato pengunduran diri Presiden ke-2 Soeharto itu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.