Yusril: Saya Bukan Ketua Tim Polemik Ijazah Gibran

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan dirinya bukan ketua tim yang menangani polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan keterlibatannya sebatas menjalankan tugas koordinasi persoalan hukum sesuai kewenangan kementeriannya.

Penegasan itu disampaikan Yusril setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran sebagai tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Menurut Yusril, pencabutan tersebut membuat dokumen yang diterbitkan pada 2019 itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas
yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja,” kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menjelaskan, pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Rabu (11/11/2026), menyusul putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan Subhan Palal.

Baca juga : Menko Yusril: Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Sudah Tidak Berlaku

“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujarnya.

Yusril menilai, pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan kewajiban pejabat pemerintahan untuk menjalankan putusan pengadilan. Ia merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewajiban pejabat menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam batas waktu yang ditentukan.

Ia juga menegaskan, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat digunakan pejabat pemerintahan selaku tergugat untuk mempertahankan surat yang telah dibatalkan MA melalui perkara tersebut. Yusril merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), yang menurut penafsirannya hanya diberikan kepada pihak penggugat.

“Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” katanya.

Baca juga : Satriwan Salim: Penjurusan Harus Adaptif & Futuristik

Menurut Yusril, pembatalan dokumen penyetaraan itu juga menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia berpandangan, konsekuensi konstitusionalnya perlu diperhatikan apabila persyaratan tersebut dinyatakan tidak terpenuhi.

“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ujarnya.

Namun, persoalan pemberhentian Wakil Presiden tidak otomatis terjadi hanya karena adanya putusan pembatalan dokumen administrasi. Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mekanisme pemberhentian melalui usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemeriksaan dan putusan MK, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Terkait gugatan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Yusril memperkirakan perkara tersebut akan menghadapi persoalan objek sengketa karena surat yang dipersoalkan telah dicabut.

Baca juga : Abdul Fikri Faqih: Siswa Akan Fokus Sesuai Linearitas

Ia menduga majelis hakim akan menghentikan pemeriksaan perkara tersebut, sekaligus berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menjaga kepastian hukum. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.