RM.id Rakyat Merdeka - Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan mantan Kapolri Jenderal LSP diduga menjadi pengguna akhir atau end user hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, LSP diduga tidak hanya memberikan perintah dan menentukan target penyadapan kepada mantan Kabag Monitoring (Kabagmon) Polri Irjen AS, tetapi juga menerima hasilnya.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ungkap Suyudi.
Berdasarkan penyidikan sementara, perintah tersebut diduga disampaikan LSP melalui mantan Kadiv TIK Polri Irjen SU, kemudian diteruskan kepada Irjen EHS dan Irjen AS. Suyudi menjelaskan, dugaan penyadapan berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah, memasukkan nomor telepon target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data elektronik.
“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi.
Setelah menerima instruksi, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi keterkaitan nomor dengan perkara pidana.
Baca juga : Situasi Politik Dinamis, Fondasi Ekonomi Tetap Kuat
Penyadapan kemudian dilakukan menggunakan perangkat PenLink’s X (PLX), dengan hasil rekaman didengarkan, diekspor, dan dituangkan dalam bentuk transkripsi sebelum dilaporkan secara berjenjang kepada Listyo.
Data penyadapan yang tersimpan dalam LIMS dan PLX diduga dihapus pada Oktober 2026. Menurut Suyudi, penghapusan tersebut dilakukan tim TSU atas perintah Ahrie.
Suyudi mengatakan, terdapat dua jalur dalam proses provisioning penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur atensi. Jalur resmi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009, yang mensyaratkan permohonan tertulis penyidik beserta laporan polisi, resume, analisis, dan dokumen pendukung.
Permohonan tersebut harus diverifikasi dan disetujui secara berjenjang sebelum penyadapan dilakukan. Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, serta penghapusan data elektronik.
Untuk mengungkap perkara tersebut, Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Sebanyak 24 saksi berasal dari internal Polri, tiga dari perusahaan telekomunikasi Indosat, XL, dan Telkomsel, serta satu dari vendor sistem penyadapan.
Enam ahli yang diperiksa terdiri atas dua pakar teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli hukum pidana. Penyidik juga menyita 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, CPU, komputer, laptop, modem, dokumen, dan data log penyadapan.
Menurut Suyudi, sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, kepala daerah, kapolda, KPK, Kejaksaan, hingga internal Polri. Organisasi masyarakat, aktivis, dan mahasiswa juga disebut masuk dalam daftar target penyadapan.
Baca juga : Firli Digarap Polisi Lagi
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” katanya.
Berdasarkan hasil penyidikan, Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni LSP, SU, EHS, dan AS. Mereka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pemberi perintah dan penerima hasil penyadapan, penerus laporan, pengarah operator, hingga pihak yang memerintahkan penghapusan data.
Dalam perkara utama, empat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP terkait penyadapan, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait penghilangan data elektronik, serta Pasal 332 KUHP terkait akses ilegal. Sementara itu, dugaan makar masih ditangani melalui penyelidikan terpisah.
Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar yang dilakukan secara bersama-sama dan berdasarkan mufakat. Namun, penyelidikan dugaan makar tersebut dilakukan secara terpisah dari perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik.
“Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” ujar Suyudi.
Menutup paparannya, Suyudi mengingatkan, setiap kewenangan memiliki batas dan harus dipertanggungjawabkan. Dia menegaskan kehormatan institusi dibangun melalui keberanian mengungkap kebenaran, bukan dengan menutupi kesalahan.
Merespons pemaparan Kapolri, Komisi III DPR meminta, Polri mengusut perkara tersebut hingga tuntas.
Baca juga : Jokowi Tetap Dukung Pemerintah Prabowo
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendorong, penyidik mendalami kemungkinan surveilans ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial, hingga penggalangan massa aksi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Presiden.
“Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” kata politikus Gerindra tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR Mohammad Rano Alfath juga meminta, polisi mengungkap motif dan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. “Bongkar kasus ini sampai tuntas, kami Komisi III DPR mendukung Polri,” tegas politikus PKB tersebut.
Senada, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan, agar pengusutan tidak berhenti di tengah jalan dan meminta Polri terus menyampaikan perkembangan perkara kepada publik. “Jangan lembek dan nanti jangan sampai tidak ada beritanya lagi,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.