Usulan Akademisi: Threshold Empat Persen Hanya Untuk Di Senayan

RM.id  Rakyat Merdeka - Guru Besar Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI), Valina Singka Subekti mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) dibatasi maksimal 4 persen dan hanya berlaku untuk pemilihan anggota DPR.

Menurut Valina, penetapan ambang batas parlemen harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia menyoroti meningkatnya jumlah suara pemilih yang terbuang akibat penerapan ambang batas parlemen dalam dua pemilu terakhir.

“Kalau 4 persen ini masih digunakan pada 2029, saya kira suara yang tidak bisa dihitung dalam proses perolehan kursi juga akan bertambah. Apalagi jumlah pemilih diperkirakan meningkat. Jika pada pemilu sebelumnya mencapai 198 juta, pada 2029 kemungkinan sudah di atas 200 juta pemilih,” ujar Valina dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pada Pemilu 2019, sebanyak 9,7 persen suara partai politik atau sekitar 13,5 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi karena partai terkait tidak memenuhi ambang batas 4 persen. Jumlah tersebut meningkat pada Pemilu 2024 menjadi 11,4 persen atau setara 17,3 juta suara.

Valina menilai, penerapan parliamentary threshold perlu dibatasi ruang lingkupnya agar tidak mengurangi keterwakilan politik masyarakat di daerah. Karena itu, ambang batas parlemen, sebaiknya tidak diberlakukan untuk pemilihan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca juga : PAN Ingatkan Janji Politik Harus Ditepati

“Ini tidak lain untuk melindungi suara rakyat,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan, penyederhanaan jumlah partai politik tidak harus ditempuh dengan terus menaikkan ambang batas parlemen. Penentuan besaran ambang batas harus mempertimbangkan prinsip demokrasi dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023.

“Ketiadaan ambang batas DPRD ini juga akan melindungi keragaman aspirasi lokal, memberi ruang bagi kekuatan politik daerah untuk memperoleh kursi melalui dukungan nyata pemilih. Jadi, ini untuk memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong menegaskan pentingnya melibatkan kalangan akademisi dalam penyusunan RUU Pemilu. Masukan para akademisi dibutuhkan untuk memperkaya perspektif sekaligus memastikan regulasi disusun secara objektif, komprehensif, dan berbasis kajian ilmiah.

“Pemilu bukan sekadar mekanisme prosedural pergantian kekuasaan. Lebih dari itu, Pemilu merupakan fondasi utama konsolidasi demokrasi, legitimasi pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap sistem politik nasional,” katanya.

Baca juga : BSI All Out Bina Dan Berdayakan UMKM

Karena itu, lanjut Bahtra, evaluasi dan perumusan desain penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara cermat, inklusif, dan berbasis bukti. Berbagai dinamika sosial, politik, hukum, serta pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya juga perlu menjadi pertimbangan.

“Pembenahan menyeluruh diperlukan karena masih terdapat sejumlah persoalan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 yang sama-sama berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” katanya.

Bahtra mengatakan, persoalan tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi, baik untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), menyelesaikan norma yang masih tumpang tindih, maupun mengisi kekosongan hukum yang ditemukan dalam praktik penyelenggaraan Pemilu.

“Regulasi pemilu ke depan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Bahtra mengungkapkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pemilu. Di antaranya, sistem pemilu, pemilihan presiden, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), penataan daerah pemilihan (dapil), pendaftaran partai politik baru, besaran daerah pemilihan (district magnitude), metode konversi suara menjadi kursi, serta ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Baca juga : Cegah Banjir, Pengerukan Kali Ciliwung Dipercepat

“Kami berharap RDPU ini menjadi ruang dialog substantif untuk menghasilkan tata kelola Pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas,” tandasnya.

Sebelumnya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bersama tujuh partai politik yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar satu persen. Usulan ini ditujukan untuk mengurangi jumlah suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada evaluasi hasil pemilu sebelumnya serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023.

“Partai Perindo dan GKSR konsisten bahwa parliamentary threshold harus jelas rasionya, harus jelas kenapa muncul angka,” kata Ferry, Rabu (14/10/2026).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.