RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah pengamat politik memuji keputusan Partai Golkar yang tidak mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut dinilai mencerminkan kedewasaan politik sekaligus komitmen menjaga soliditas koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai langkah Golkar menunjukkan kebesaran hati dengan mengutamakan kepentingan koalisi dibandingkan ambisi politik partai.
Menurutnya, keputusan tersebut juga dapat mencegah persaingan kepentingan antarpartai dalam menentukan figur pengganti Gibran.
"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry, Jumat (13/11/2026).
Herry mengatakan, keputusan Golkar menyerahkan sepenuhnya pengusulan cawapres kepada Prabowo dapat menghindarkan koalisi pemerintahan dari potensi gesekan politik. Sebab, jika masing-masing partai mulai berlomba mengajukan kandidat, soliditas koalisi justru berisiko terganggu.
Baca juga : Eddy Soeparno Apresiasi Kenegarawanan Gibran: Sikap yang Patut Dihormati
Bahkan, Herry berpandangan, figur pengganti Gibran idealnya berasal dari kalangan nonpartai politik. Menurutnya, kandidat dari luar partai koalisi berpotensi memperoleh penerimaan lebih luas karena tidak merepresentasikan kepentingan politik tertentu.
"Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," ujarnya.
Senada, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai sikap Golkar merupakan bentuk kedisiplinan dan loyalitas terhadap kepemimpinan Prabowo dalam koalisi pemerintahan.
Menurutnya, sebagai pemimpin koalisi, Prabowo memiliki kewenangan untuk menentukan figur yang dinilai paling tepat mengisi posisi wakil presiden. Karena itu, partai-partai pendukung pemerintah sebaiknya memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden.
"Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," kata Ujang.
Baca juga : PAN Tegak Lurus Tunggu Keputusan Prabowo Soal Pengganti Gibran
Dia menambahkan, Golkar sebagai salah satu partai besar dalam pemerintahan memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan koalisi. Dengan tidak mengajukan kandidat maupun memaksakan kadernya, Golkar dinilai memberikan contoh bahwa kepentingan bersama harus ditempatkan di atas kepentingan partai.
"Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo, memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut, Ujang menilai sikap tersebut berpotensi memberikan nilai positif bagi Golkar di mata Presiden. Terlebih, Prabowo membutuhkan dukungan partai-partai koalisi yang solid untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
"Golkar merupakan salah satu jangkar dalam pemerintahan, kekuasaan, dan koalisi. Karena itu, tindak-tanduk serta perilaku institusional partainya tentu akan mendapatkan perhatian dari partai-partai lain," kata Ujang.
Menurutnya, keputusan Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang tidak membatasi calon dari kalangan partai politik juga menunjukkan keterbukaan terhadap figur profesional.
Baca juga : Demokrat Tegaskan Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran
Sikap tersebut memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk mempertimbangkan kandidat berdasarkan kebutuhan pemerintahan, bukan semata-mata kepentingan pembagian kekuasaan di antara partai koalisi.
"Golkar menunjukkan sikap terbuka dan kedewasaan politik sehingga langkah Presiden dalam menentukan calon wakil presiden tidak dibatasi oleh kepentingan partai tertentu," ujarnya.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan, partainya tidak akan mengusulkan nama cawapres pengganti Gibran. Golkar menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan dua kandidat kepada Presiden Prabowo untuk selanjutnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mekeng juga menegaskan, kandidat cawapres tidak harus berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan. Presiden memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan figur dari kalangan profesional maupun partai politik. "Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.