Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkeu Suahasil Minta Media Tak Sebut APBN Tekor, Ini Alasannya
- ESDM Gelar Lomba Karya Jurnalistik Berhadiah Rp 122,5 Juta, Foto AI Dilarang
- Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, AHY Serahkan ke Prabowo
- Menkeu Suahasil: Defisit APBN Oktober Rp 379,3 Triliun, Masih On Track
- Korlantas-Polda Metro Perkuat Kamseltibcarlantas & Transformasi Layanan SIM
Enggan Cawe-cawe
PAN Tegak Lurus Tunggu Keputusan Prabowo Soal Pengganti Gibran
Jumat, 13 November 2026 14:43 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan koalisi partai politik pemerintah dalam menentukan calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya akan menerima keputusan yang dihasilkan melalui pembahasan bersama partai-partai koalisi.
Baca juga : PDIP Soal Peluang Puan Jadi Cawapres Pengganti Gibran: Kata Kuncinya di Presiden
"PAN mengikuti keputusan koalisi partai pemerintah. Apa pun yang diputuskan secara kolektif kolegial, di bawah komando pemimpin koalisi, Pak Presiden Prabowo Subianto, PAN menerima dan setuju," kata Yoga kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Meski menyerahkan keputusan kepada Prabowo, Yoga menyampaikan sejumlah kriteria figur yang diharapkan dapat menduduki posisi RI 2. Menurutnya, calon Wapres harus memiliki visi dan langkah yang sejalan dengan Presiden.
Baca juga : Eddy Soeparno: MPR Siap Jalankan Proses Konstitusional Pemilihan Wapres
"Dapat membantu secara konseptual dan pelaksanaan program di lapangan, seorang yang telah berpengalaman dalam ilmu pemerintahan, dan berjiwa nasionalis," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Prabowo telah menyampaikan rencana untuk berkomunikasi dengan partai-partai koalisi terkait pengisian jabatan Wapres.
Baca juga : Prabowo Bertemu Bos Parpol di Istana Bogor Sore Ini, Bahas Pengganti Gibran?
Menurut Yusril, meskipun pengusulan dua nama calon Wapres merupakan hak prerogatif Presiden, komunikasi dengan partai politik pendukung dalam Pilpres 2024 tetap diperlukan.
"Mungkin beliau akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres tahun 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai nonparlemen," jelas Yusril seusai mengikuti pertemuan terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya